Tarif Lapak UMKM: 5 Fakta Geger DPRD Gebrak Meja

Beritakotakendari.com – Tarif Lapak UMKM Rp900 ribu di area perayaan HUT Sultra bikin geger satu Kota Kendari, Bosku! Dari ruang rapat DPRD sampai ke lorong-lorong Kota Lulo, pembahasan soal harga sewa lapak yang dipatok Perumda ini benar-benar panas mi, sampai-sampai anggota DPRD digambarkan menggebrak meja sebagai bentuk protes keras. Aih, situasi senam jantung toh, di satu sisi Pemda mau meriahkan HUT Sultra, di sisi lain pelaku UMKM teriak keberatan.

Tarif Lapak UMKM Rp900 Ribu: Kronologi Panas di Ruang DPRD

Sobat Kendari, suasana di ruang rapat DPRD Kota/Kabupaten (terkait pengawasan Perumda) betul-betul memanas ji. Anggota dewan mempertanyakan keras kebijakan Tarif Lapak UMKM yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp900.000 per titik untuk pedagang yang mau jualan di area HUT Sultra. “Astaga, ini pedagang kecil toh, bukan perusahaan besar,” kira-kira begitu nada protes yang bergema di ruangan.

Warga Kota Lulo yang hadir atau mengikuti siaran rapat langsung ikut tegang. Beberapa anggota DPRD menyebut, kalau betul angka Rp900 ribu itu diberlakukan ke pedagang kecil, bisa-bisa banyak yang batal ikut meramaikan. Lautan manusia yang diharapkan memenuhi area HUT Sultra, bisa jadi berkurang pilihan kulinernya karena UMKM mundur teratur. Kassian, padahal momentum HUT seperti ini biasanya jadi ladang rezeki tahunan buat pedagang kaki lima.

Perumda yang menjadi sorotan disebut sebagai pihak yang mengelola dan mematok Tarif Lapak UMKM tersebut. Di rapat itu, dewan menuntut penjelasan detail: dasar penetapan harga, struktur biaya, sampai apakah ada koordinasi matang dengan Pemkot dan panitia HUT Sultra atau tidak. “Jangan sampai kebijakan ini bikin UMKM tumbang sebelum perang dimulai,” kurang lebih begitu kekhawatiran yang disorot dalam rapat.

Baca Juga: Polemik Retribusi PKL di Kawasan MTQ Kendari

DPRD Gebrak Meja: Kenapa Tarif Lapak UMKM Diprotes Keras?

Weh, menyala abangku! Sampai meja jadi korban gebrakan, berarti tensi rapat sudah di level geger geden ji. Warga Kota Lulo, mari kita urai pelan-pelan kenapa Tarif Lapak UMKM ini dianggap terlalu mencekik.

Pertama, dari sisi kemampuan pedagang. Banyak UMKM yang selama ini berjualan di kawasan seperti MTQ, Pasar Baru, atau acara-acara daerah, biasanya bayar retribusi dan sewa dengan nominal yang lebih rendah. Tiba-tiba muncul angka mendekati sejuta, jelas bikin mereka tarik napas panjang. Apalagi kondisi ekonomi belum pulih betul pasca pandemi, modal usaha juga masih serba terbatas.

Kedua, masa sewa dan potensi omzet. Dewan menilai, tidak semua lapak akan ramai terus tiap hari. Faktor lokasi, jenis dagangan, dan cuaca bisa memengaruhi ramai tidaknya pembeli. Kalau pedagang sudah setor Rp900 ribu di depan, tapi di lapangan sepi, bisa tekor mi mereka. Aih, ngeri!

Ketiga, transparansi kebijakan. Inilah yang dikejar di rapat. Dewan ingin memastikan kebijakan Perumda tidak asal patok harga, tapi berbasis kajian yang jelas dan adil. Ada juga kekhawatiran soal komunikasi ke publik yang minim: pedagang tahunya cuma angka, tapi tidak dijelaskan struktur biaya dan fasilitas apa saja yang mereka dapatkan.

Baca Juga: Sorotan DPRD ke Pengelolaan Kawasan Pasar Baru Kendari

Dampak Tarif Lapak UMKM bagi Pedagang Kecil di HUT Sultra

Saudara-saudaraku, yang paling bikin hati pilu toh sebenarnya nasib pedagang kecil. Di beberapa titik di Kota Kendari, jurnalis lapangan mendengar keluhan langsung: ada yang bilang mau nekat ambil lapak walau mahal, ada juga yang memilih mundur karena modal tidak cukup.

“Kalau jadi ikut, berarti modal saya habis di sewa lapak. Barang dagangan mau saya tambah pi dari mana?” keluh salah satu pedagang kaki lima di sekitar Mandonga. Ini bukan keluhan satu dua orang ji, tapi mulai jadi obrolan umum di grup-grup WhatsApp pedagang se-Kota Lulo.

Padahal, HUT Sultra biasanya jadi ajang unjuk gigi produk lokal: dari sinonggi, kasuami, kopi lokal, kue-kue tradisional, sampai kerajinan khas Buton, Muna, dan Konawe. Kalau pelaku UMKM terhambat ikut gara-gara Tarif Lapak UMKM terlalu tinggi, nuansa pesta rakyat bisa berkurang. Yang ramai nanti cuma wahana hiburan, sedangkan geliat ekonomi rakyat kecil malah melempem.

Baca Juga: Program Pemkot Kendari Dukung Pemulihan UMKM

Tuntutan DPRD: Evaluasi Cepat dan Perlindungan UMKM

Tenang dulu, Bosku, belum ki selesai. Dari pantauan langsung di lokasi rapat, DPRD mendesak agar Perumda dan pihak terkait melakukan evaluasi segera. Opsi yang mengemuka antara lain: penurunan Tarif Lapak UMKM, skema subsidi untuk pedagang kecil, atau penyediaan kelas lapak dengan harga bervariasi sehingga UMKM bisa pilih sesuai kemampuan.

Beberapa anggota dewan juga menekankan, kebijakan apapun yang menyangkut UMKM seharusnya dibahas bersama sejak awal. Mereka minta ke depan ada mekanisme dengar pendapat terlebih dahulu dengan asosiasi pedagang, sebelum angka-angka besar seperti Rp900 ribu ini diputuskan. “Jangan sudah dekat acara baru geger mi begini,” sindir salah satu anggota dewan di tengah suasana panas.

Dari sisi Pemkot, publik menunggu sikap resmi: apakah akan membackup UMKM dengan intervensi kebijakan, atau menyerahkan sepenuhnya ke Perumda. Tunggu pi pernyataan resmi Wali Kota dan jajaran, yang pasti tekanan publik sudah menguat. Warga Kota Lulo berharap ada solusi win-win: acara HUT Sultra tetap meriah, tapi UMKM tidak tumbang sebelum mulai jualan.

Suara Warga Kota Lulo: Tolong Jangan Beratkan UMKM, Toh!

Di luar ruang rapat yang memanas, suara netizen Kendari menggelegar juga di media sosial. Di kolom komentar, banyak yang menulis, “Silakan meriahkan HUT Sultra, tapi ingat mi, tulang punggung ekonomi ini UMKM.” Ada juga yang usul, daripada tarik mahal ke pedagang kecil, lebih baik digenjot sponsor dan kerja sama dengan pihak swasta besar.

Kassian, kalau dibiarkan berlarut, polemik Tarif Lapak UMKM ini bisa mengaburkan esensi perayaan HUT: harusnya pesta rakyat, tapi malah jadi ajang ujian kesabaran pedagang kecil. Warga Kota Lulo menanti langkah konkret dewan dan pemerintah: apakah meja yang digebrak tadi hanya simbol kemarahan sesaat, atau benar-benar jadi titik balik kebijakan yang lebih pro-UMKM.

Untuk saat ini, satu hal yang jelas: alarm bahaya untuk keberlangsungan UMKM sudah berbunyi nyaring. Tinggal bagaimana para pengambil kebijakan di Kendari merespons, biar pesta HUT Sultra tetap meriah, ekonomi berputar, dan pedagang kecil bisa pulang bawa senyum, bukan bawa utang. Mantap djiwa kalau bisa begitu, di?