WFH 1 Hari: 5 Fakta Geger Imbauan Menaker

Beritakotakendari.com – WFH 1 Hari bikin geger satu Kota Kendari, Bosku! Dari kantor-kantor di By Pass sampai ruko-ruko di Mandonga, suasana langsung heboh mi setelah Menteri Ketenagakerjaan RI mengimbau perusahaan menerapkan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan. Warga Kota Lulo yang baru dengar kabar ini langsung debat seru di warung kopi, di grup WhatsApp kantor, sampai di parkiran kantor, aih, situasi senam jantung toh!

WFH 1 Hari: Imbauan Menaker yang Bikin Kantor di Kendari Riuh

Sobat Kendari, imbauan WFH 1 Hari ini disampaikan Menaker sebagai langkah adaptasi dunia kerja yang makin fleksibel pasca pandemi. Intinya, kementerian mendorong perusahaan memberi kesempatan karyawan kerja dari rumah minimal satu hari per minggu. Bukan aturan wajib keras, tapi imbauan kuat yang diarahkan ke perusahaan-perusahaan formal, terutama sektor perkantoran.

Di salah satu kawasan perkantoran di jalan MTQ, reporter lapangan paling heboh se-Sulawesi Tenggara ini langsung pantau reaksi pegawai. Ada yang senyum-senyum bahagia, ada yang bingung, ada juga yang langsung hitung-hitung: “Kalau WFH 1 hari, hemat bensin berapa liter mi tiap minggu?”. Astaga, perhitungan ekonominya langsung jalan toh. Baca Juga: Kebijakan Baru Pemkot Kendari Soal Jam Kerja

Menurut penjelasan resmi, tujuan WFH 1 hari ini antara lain mengurangi beban transportasi, memberi ruang keseimbangan kerja dan kehidupan (work-life balance), dan mendorong produktivitas berbasis hasil, bukan sekadar absensi fisik. Tenang ji, bukan berarti semua harus tutup kantor, tapi penyesuaian jadwal dan sistem kerja.

Dampak WFH 1 Hari Bagi Pekerja di Kota Kendari

Weh, menyala abangku! Di Kota Kendari, dampak WFH 1 Hari ini bisa berlapis-lapis mi. Pertama, pekerja kantoran di kawasan Anduonohu, Mandonga, dan Wuawua bisa mengurangi frekuensi terjebak macet di jam berangkat dan pulang kerja. Macet di depan Lippo, di bundaran MTQ, sampai di sekitar Pasar Baru itu kan sering bikin emosi ji, sekarang minimal ada satu hari napas lega.

Kedua, dari sisi biaya hidup, satu hari kerja dari rumah bisa mengurangi ongkos bensin, parkir, dan makan siang di luar. Untuk saudara-saudaraku yang tinggal agak jauh, misalnya di Ranomeeto atau Puuwatu tapi kerja di tengah kota, ini lumayan sekali toh, bisa hemat dan waktu perjalanan bisa dialih ke istirahat atau urus keluarga.

Ketiga, WFH 1 hari juga bisa jadi momentum digitalisasi kerja di Kendari. Perusahaan yang selama ini masih manual mau tidak mau pelan-pelan harus siapkan sistem: presensi online, komunikasi lewat aplikasi, sampai pengarsipan digital. Deh, nda ada obatnya kalau semua ini diseriusi, produktivitas bisa naik sekaligus gaya kerja makin modern.

Namun, ada juga kekhawatiran. Beberapa pekerja yang ditemui mengaku takut dinilai “tidak bekerja” kalau di rumah, karena bosnya belum terlalu percaya sistem WFH. Di sinilah pentingnya aturan internal yang jelas mi: target kerja harian, laporan, dan jam komunikasi yang disepakati.

Tantangan Perusahaan Kendari Terapkan WFH 1 Hari

Bosku, di lapangan, tidak semua sektor bisa langsung terapkan WFH 1 Hari. Untuk perusahaan jasa yang butuh pelayanan tatap muka, seperti perbankan dan toko retail di Pasar Baru, pola kerja harus diatur bergiliran. Ada yang tetap di kantor, ada yang WFH, jadi layanan tetap jalan ji. Baca Juga: Kondisi Terkini Pasar Baru Kendari

Perusahaan yang diwawancara singkat mengungkapkan beberapa tantangan:

• Infrastruktur internet karyawan di rumah belum merata, sinyal kadang hilang timbul, aih, bikin hati panas dingin.
• Budaya kerja masih sangat terbiasa diawasi langsung, jadi manajer harus belajar percaya dan mengukur kinerja dari output, bukan dari duduk di kursi kantor saja.
• Dokumen fisik yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga beberapa proses masih butuh kehadiran langsung.

Meski begitu, sebagian pelaku usaha di Kendari mengaku mulai mempertimbangkan uji coba. Ada rencana bikin jadwal: misalnya setiap Rabu atau Jumat jadi hari WFH 1 hari untuk staf tertentu. “Coba pi dulu satu bulan, kalau cocok kita lanjut,” kata salah satu pengelola kantor konsultan di bilangan Tapak Kuda.

Aturan, Fleksibilitas, dan Harapan Pekerja Kendari Soal WFH 1 Hari

Secara regulasi, imbauan Menaker ini masih bersifat fleksibel. Artinya, perusahaan diberi ruang menyesuaikan dengan karakter usahanya. Tidak ada sanksi langsung kalau belum bisa menerapkan. Tapi, pesan kuatnya jelas: dunia kerja harus bergerak ke arah yang lebih modern dan manusiawi. Di?, siapa sangka, pola ini bisa jadi standar baru ke depan.

Banyak pekerja yang berharap, kalau diterapkan, jangan cuma di kertas ji. Harus jelas: hak dan kewajiban saat WFH 1 hari, ketersediaan alat kerja (laptop, kuota internet), serta perlindungan jam kerja supaya tidak ditelpon bos terus-terusan sampai malam. Kassian juga kalau WFH malah jadi WFH 24 jam.

Serikat pekerja dan pengamat ketenagakerjaan di Kendari menilai ini momentum bagus untuk dialog sosial. Mereka mendorong dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau aturan internal yang mengatur WFH 1 hari secara rinci, supaya pekerja dan pengusaha sama-sama jelas. Baca Juga: Agenda Terbaru Pemkot Kendari dan MTQ Kota

Suasana Lapangan di Kendari: Antara Antusias dan Ragu-Ragu

Reporter turun langsung pantau suasana di beberapa titik: kawasan MTQ, sekitar kantor pemerintahan, dan pusat bisnis di Mandonga. Di warung kopi depan kantor, terdengar obrolan berapi-api. “Kalau betul jalan mi WFH 1 hari, bisa atur waktu urus anak di rumah toh,” kata seorang pegawai honorer. Di sisi lain, pegawai swasta ragu: “Perusahaanku kayanya susah, bos maunya lihat langsung di kantor ji.”

Aih, memang situasi ini bikin kita elus dada sekaligus berharap banyak. Warga Kota Lulo menunggu langkah lanjutan: apakah akan ada surat edaran teknis, contoh penerapan di BUMN atau kantor pemerintahan, sampai panduan resmi yang bisa jadi acuan perusahaan swasta di Kendari.

Yang jelas, wacana WFH 1 Hari sudah terlanjur jadi bahan perbincangan heboh. Tinggal kita tunggu pi, apakah para pengusaha di Bumi Anoa siap menyambut perubahan atau tetap bertahan di pola lama. Mantap djiwa kalau kebijakan ini bisa berjalan seimbang: produktivitas jalan, ekonomi hidup, dan pekerja pun bisa bernapas lebih lega.