Beritakotakendari.com – Kemenkum Sultra bikin geger satu Kota Kendari, Bosku! Tim resmi dari Sulawesi Tenggara ikut langsung peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), dan suasana di lokasi benar-benar seperti lautan manusia, senam jantung mi kita lihat antusiasme masyarakat yang ingin tahu soal layanan bantuan hukum gratis ini.
Warga Kota Lulo, bayangkan Ji: dari ujung timur Indonesia, NTT, tersambung sinergi kuat dengan jajaran Kemenkum Sultra demi satu misi besar – memastikan rakyat kecil dapat akses bantuan hukum tanpa diskriminasi. Aih, mantap djiwa! Kehadiran perwakilan Sultra di peresmian ini bukan acara seremonial biasa Toh, tapi langkah strategis untuk menguatkan jaringan Posbankum se-Indonesia, termasuk yang nanti Pi dimaksimalkan juga di Bumi Anoa.
Peran Kemenkum Sultra dalam Peresmian Posbankum NTT
Saudara-saudaraku, di lokasi peresmian Posbankum wilayah NTT ini, rombongan Kemenkum Sultra hadir sebagai bagian dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang memantau langsung implementasi layanan bantuan hukum. Dari pantauan reporter lapangan paling heboh se-Sultra ini, protokol acara berjalan ketat, tapi suasananya hangat mi, penuh semangat kolaborasi antarwilayah.
Peresmian Posbankum ini jadi momen penting karena menghubungkan lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, dan Kanwil Kemenkumham dari berbagai provinsi, termasuk Sulawesi Tenggara. Fokus utamanya jelas: bagaimana caranya rakyat, terutama yang kurang mampu, bisa mendapatkan pengacara dan pendampingan hukum gratis, sesuai aturan Undang-Undang Bantuan Hukum. Astaga, kalau ini berjalan optimal, rakyat kecil nda perlu pusing sendiri lagi di meja sidang Toh.
Perwakilan Kemenkum Sultra mengikuti sesi pemaparan, diskusi teknis, sampai sharing best practice pengelolaan Posbankum di daerah. Di sela-sela acara, dibahas juga bagaimana model di NTT ini bisa jadi contoh penguatan Posbankum di Kendari dan kabupaten lain di Sultra. Weh, menyala abangku, kalau jaringan ini nyambung kuat, akses keadilan bisa merata mi dari pesisir sampai pegunungan.
Baca Juga: Program Bantuan Hukum Gratis di Kota Kendari
Dampak Posbankum bagi Warga Sultra dan NTT
Sobat Kendari, Posbankum itu ibarat posko darurat hukum: siapa saja yang tersandung masalah hukum, tapi dompet lagi tipis kassian, bisa datang dan konsultasi tanpa bayar. Nah, dengan Kemenkum Sultra ikut mengawal peresmian di NTT, ada dua dampak besar yang lagi disorot di lapangan.
Pertama, penguatan standar layanan. Di forum ini dibahas detail bagaimana Posbankum harus transparan, terdata rapi, dan mudah diakses. Mulai dari jam layanan, mekanisme pendaftaran, sampai cara memverifikasi bahwa penerima layanan benar-benar kategori kurang mampu. Tenang saja, aman Ji itu barang kalau diawasi ketat dengan sistem pelaporan nasional.
Kedua, integrasi data bantuan hukum antarprovinsi. Ini kedengaran teknis mi, tapi penting sekali. Dengan sistem terhubung, Kemenkum Sultra bisa memantau tren kasus di Sultra sambil belajar dari pola kasus di NTT. Misalnya, kasus pertanahan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga sengketa ketenagakerjaan. Data ini nanti Pi jadi bahan menyusun kebijakan khusus di daerah, termasuk di Kota Kendari yang geliat ekonominya terus naik Toh.
Baca Juga: Koordinasi Kemenkumham dan Pemkot Kendari
Suasana Peresmian: Lautan Pejuang Bantuan Hukum
Dari garis depan lokasi acara, nuansanya betul-betul geger geden, Bosku. Hadir para pejabat Kanwil, perwakilan organisasi bantuan hukum, tokoh masyarakat, hingga akademisi. Spanduk besar bertuliskan penguatan Pos Bantuan Hukum rakyat terpampang jelas, seolah jadi alarm pengingat bahwa keadilan bukan milik orang berduit saja.
Perwakilan Kemenkum Sultra tampak aktif berdiskusi di beberapa sesi panel. Aih, ngeri! Mereka menyoroti pentingnya sosialisasi masif soal Posbankum ke pelosok desa – bukan hanya di NTT, tapi juga di Sultra: dari Konawe, Kolaka, Buton, sampai ke Wawonii. Sebab, percuma mi ada kantor bantuan hukum megah kalau masyarakat nda paham cara mengakses Toh.
Di sela-sela sesi, terdengar komitmen bahwa model Posbankum yang diresmikan di NTT ini akan jadi pemicu untuk memperkuat layanan serupa di Sulawesi Tenggara. Itu artinya, warga Kendari yang selama ini bingung kalau berurusan dengan hukum bisa berharap lebih. Kassian, banyak yang selama ini takut datang ke pengadilan karena pikirannya: “Mahalan pengacara, Bosku.” Nah, lewat skema bantuan hukum negara, beban itu bisa berkurang Ji.
Kaitan dengan Layanan Hukum di Kota Kendari
Warga Kota Lulo pasti bertanya, “Apa hubungannya peresmian di NTT dengan kita di Kendari Di?” Jawabannya: besar sekali! Kemenkum Sultra yang hadir di sana tidak hanya mewakili nama, tapi membawa pulang ilmu, pola manajemen, hingga jaringan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dari provinsi lain.
Ke depan, pengalaman ini bisa diterapkan saat memperkuat sosialisasi bantuan hukum di kawasan vital Kota Kendari, seperti Mandonga, Anduonohu, dan Pasar Baru. Bayangkan, brosur informasi Posbankum dibagikan di area pasar, kampus, sampai kawasan MTQ Square. Masyarakat bisa langsung tahu alamat kantor, nomor kontak, dan syarat-syarat mengajukan bantuan hukum gratis. Deh, nda ada obatnya kalau sosialisasi berjalan masif begitu.
Baca Juga: Informasi Kegiatan MTQ dan Layanan Publik di Kendari
Harapan Warga dan Tindak Lanjut Kemenkum Sultra
Harapan warga Sultra, khususnya warga Kendari, jelas Mi: jangan cuma ramai di acara peresmian Toh, tapi harus berlanjut ke aksi nyata di daerah. Kemenkum Sultra diharapkan segera melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemkot Kendari, pengadilan, dan organisasi bantuan hukum lokal untuk menyiapkan Posbankum yang benar-benar pro-rakyat.
Reporter di lapangan mendengar wacana pelatihan paralegal, penguatan sosialisasi ke kelurahan, hingga peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Semua ini supaya ketika warga datang mengadu, mereka tidak hanya ditampung curhat, tapi langsung diarahkan ke jalur hukum yang tepat, cepat, dan gratis sesuai mekanisme bantuan hukum negara.
Jadi, Sobat Kendari, kalau dengar nama Kemenkum Sultra hadir di peresmian Posbankum NTT, jangan anggap ini acara seremonial lewat begitu saja. Ini alarm kuat bahwa gerakan keadilan sosial lagi digas pol di tingkat nasional. Tinggal kita di daerah jaga bersama, awasi, dan manfaatkan layanan ini. Tunggu Pi tindak lanjut resmi di Sultra, kami akan pantau terus dari garis depan, untuk Warga Kota Lulo semua!






Average Rating