Digitalisasi Daerah: 5 Fakta Geger Pemkot Kendari

Beritakotakendari.com – Digitalisasi Daerah bikin geger satu Kota Kendari, Bosku! Di tengah panasnya cuaca dan hiruk-pikuk lalu lintas, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari tampil menyala ikut High Level Meeting (HLM) Digitalisasi Daerah 2026, demi memperkuat elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemkot. Aih, ini bukan rapat biasa-biasa ji, tapi arena penentuan masa depan cara bayar di Kota Lulo, dari retribusi pasar sampai parkir, semua diarahkan serba non-tunai toh!

Digitalisasi Daerah Kendari: Sekda Hadiri HLM 2026 yang Bikin Deg-Degan

Astaga, suasana ruang HLM terasa seperti “ruang kendali” keuangan masa depan, Sobat Kendari. Sekda Kota Kendari hadir mewakili Wali Kota untuk memastikan Kendari tidak ketinggalan kereta digital dari pusat. Agenda utama: memperkuat elektronifikasi transaksi dan Digitalisasi Daerah menuju 2026.

Dalam forum ini, dibahas bagaimana pembayaran pajak daerah, retribusi layanan, hingga belanja APBD diarahkan menggunakan kanal digital seperti QRIS, transfer bank, dan aplikasi resmi pemerintah. Weh, menyala abangku! Kalau ini tuntas, uang tunai di loket-loket pelayanan bisa berkurang drastis mi.

Pejabat perbankan, perwakilan Bank Indonesia, dan tim teknis keuangan daerah duduk satu meja membahas peta jalan digital. Situasinya betul-betul macam “senam jantung”: angka ditampilkan di layar, grafik capaian diurai, dan komitmen tiap daerah diminta tegas. Kendari dituntut bukan cuma ikut-ikut ji, tapi jadi contoh di Sulawesi Tenggara toh.

Baca Juga: Program Pemkot Kendari Benahi Layanan Publik Digital

Elektronifikasi Transaksi: 5 Poin Penting yang Warga Wajib Tahu

Warga Kota Lulo, biar jelas mi, begini garis besar 5 poin penting dari penguatan Digitalisasi Daerah dan elektronifikasi transaksi yang dibawa Pemkot Kendari:

1. Pengurangan transaksi tunai di layanan Pemkot
   Mulai dari pembayaran pajak daerah, retribusi pasar, hingga perizinan, perlahan diarahkan pakai QRIS dan kanal non-tunai lainnya. Tujuannya jelas: lebih aman, lebih cepat, dan jejak uangnya transparan ji.
2. Integrasi sistem keuangan daerah
   Astaga, bukan main. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kas daerah, dan kanal pembayaran digital akan diintegrasikan. Artinya, pemantauan arus kas bisa real time, bukan tunggu laporan kertas pi berhari-hari lagi toh.
3. Dorong literasi digital ke masyarakat
   Bukan hanya pegawai Pemkot, tapi pedagang pasar, pelaku UMKM, sampai warga yang bayar PBB akan diarahkan gunakan pembayaran digital. Di sinilah rencana sosialisasi besar-besaran dan pendampingan muncul, supaya tidak ada yang ketinggalan, kassian.
4. Kolaborasi dengan perbankan dan fintech
   Pemkot Kendari tidak jalan sendiri. Bank daerah, bank nasional, dan platform pembayaran digital diajak gandeng tangan, demi mempermudah warga pakai aplikasi yang sudah familiar, bukan yang bikin pusing kepala ji.
5. Target 2026: layanan publik makin cashless
   Targetnya, memasuki 2026, porsi penerimaan dan belanja daerah lewat kanal elektronik naik tajam. Pemerintah pusat juga memantau ketat, jadi ini bukan wacana kosong toh, tapi komitmen resmi yang siap diaudit kapan saja.

Baca Juga: Rencana Penataan Pasar Baru Kendari Berbasis Digital

Dampak Digitalisasi Daerah untuk Warga: Praktis, Tapi Butuh Adaptasi

Aih, memang situasi ini bikin kita elus dada antara senang dan was-was. Di satu sisi, Digitalisasi Daerah bikin urusan jadi lebih praktis. Bayar pajak bisa dari rumah, urus retribusi tidak perlu antri panjang sambil berkeringat di loket. Aman ji, karena bukti transaksi langsung terekam di sistem dan bisa dicek kapan saja.

Tapi, Sekda dan jajaran Pemkot Kendari juga mengakui, tidak semua warga siap mi. Masih banyak yang belum terbiasa pakai aplikasi, belum punya rekening, atau gaptek soal scan QR. Di sinilah tugas besar pemerintah: siapkan pelatihan, pos bantuan digital di kelurahan, sampai edukasi di pasar-pasar tradisional. Tidak bisa cuma bilang, “sudah digital toh”, tapi warga dibiarkan bingung sendiri, kassian.

Khusus pedagang di pasar tradisional, elektronifikasi transaksi bisa jadi berkah besar. Uang tidak lagi numpuk di laci yang rawan hilang, tapi langsung masuk rekening. Tapi tentu butuh pendampingan intensif: cara cek saldo, cara tarik tunai, sampai cara bedakan SMS resmi bank dan SMS penipuan, supaya tidak jadi korban kejahatan digital mi.

Komitmen Pemkot Kendari: Bukan Janji Manis Ji, Ada Langkah Nyata

Dari pantauan langsung di arena HLM, terlihat jelas Sekda Kendari tidak datang untuk foto-foto pi, tapi betul-betul presentasi capaian dan rencana lanjutan. Data persentase transaksi non-tunai di Pemkot dipaparkan, lalu dibandingkan dengan target nasional. Ada yang sudah mendekati, ada juga yang masih jauh sehingga perlu “gaspol” lagi toh.

Pemkot menyiapkan langkah lanjutan: pembenahan infrastruktur jaringan di kantor-kantor pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, dan penyesuaian regulasi lokal agar mendukung pembayaran digital. Ini penting, karena kalau aturan daerah masih minta bukti fisik kertas, percuma juga dorong digital mi.

Bagi warga Kota Lulo, pesan utamanya sederhana: bersiaplah beradaptasi. Tekan-tekan HP sedikit lebih sering, belajar scan QR, dan biasakan simpan bukti transaksi digital. Tenang saja, pelan-pelan ji, tidak langsung dipaksa semua 100% digital hari ini juga. Tapi arah perubahannya sudah jelas, 2026 bukan lama lagi toh.

Baca Juga: Agenda Pemkot Kendari Sambut MTQ dan Transformasi Digital

Weh, menyala memang langkah Digitalisasi Daerah ini. Kalau semua pihak kompak – pemerintah, perbankan, dan warga – bukan mustahil Kendari jadi salah satu kota paling siap digital di Sulawesi Tenggara. Mantap djiwa!