Layanan Bantuan Hukum: 5 Fakta Geger Komitmen Sultra

Beritakotakendari.com – layanan bantuan hukum bikin geger satu Kota Kendari, Bosku! Reporter lapangan paling heboh se-Sulawesi Tenggara lagi berdiri langsung di depan Kanwil Kemenkumham Sultra, udara masih panas-panas sore begini, tapi statemen soal komitmen layanan bantuan hukum gratis untuk warga kurang mampu ini jauh lebih panas, Mi!

Warga Kota Lulo! Di halaman kantor yang ada di kawasan strategis Kota Kendari ini, pejabat Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara menegaskan lagi, hitam di atas putih, bahwa negara hadir lewat layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Astaga, kalau dengar pemaparannya, situasi langsung serasa alarm keadilan sosial berbunyi nyaring, Toh!

Layanan Bantuan Hukum Sultra Digeber Serius

Dari pantauan langsung di lokasi, terlihat jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra berbaris rapi, beberapa perwakilan organisasi bantuan hukum (OBH) juga hadir. Aih, suasananya macam rapat darurat penyelamatan keadilan, Mi. Mereka menegaskan komitmen: akses layanan bantuan hukum harus terbuka selebar-lebarnya, terutama bagi warga yang dompetnya tipis tapi persoalan hukumnya berat.

Disampaikan bahwa Kemenkumham Sultra terus memperkuat kerjasama dengan OBH terakreditasi, memastikan masyarakat kurang mampu tidak dibiarkan berjalan sendiri di tengah proses hukum yang ruwet. Tenang Ji, kata mereka, kalau memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum, proses pendampingan bisa digratiskan sesuai aturan perundang-undangan. Weh, menyala abangku, negara hadir juga akhirnya!

Pejabat Kemenkumham menekankan, ini bukan cuma jargon di spanduk, Toh. Mereka klaim telah melakukan sosialisasi mulai dari kawasan pusat kota sampai ke beberapa kecamatan di pinggiran. Bahkan, disebutkan rencana untuk lebih intens turun ke titik-titik keramaian seperti kawasan waterfront dan pasar-pasar rakyat agar info layanan bantuan hukum ini tidak mandek di kalangan pegawai saja.

Baca Juga: Update Panas Kebijakan Hukum di Pemkot Kendari

5 Poin Penting Layanan Bantuan Hukum yang Warga Wajib Tahu

Sobat Kendari, biar nda cuma dengar kata “komitmen” lewat mikrofon, ini dia gambaran 5 poin penting yang digelorakan di Sultra terkait layanan bantuan hukum ini, berdasarkan penjelasan pejabat dan materi sosialisasi yang dihimpun di lokasi:

1. Prioritas untuk Warga Kurang Mampu

Poin pertama yang ditekankan: sasaran utamanya adalah warga yang secara ekonomi terhimpit. Bukan Mi berarti orang lain tidak bisa konsultasi, tapi untuk pendampingan hukum gratis, harus ada bukti tidak mampu, seperti surat keterangan dari kelurahan atau data resmi lain. Kassian kalau tidak diperjelas, banyak yang salah paham Pi.

2. Ditangani Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi

Kemenkumham Sultra bekerja sama dengan OBH yang sudah lolos akreditasi secara nasional. Jadi bukan sembarang lembaga, Toh. Di acara ini disebutkan beberapa OBH yang sudah resmi bermitra, lengkap dengan wilayah kerjanya. Warga disarankan mengecek daftar resmi sebelum datang, supaya aman Ji dan menghindari calo atau oknum nakal.

Baca Juga: Suasana Terkini di Pasar Baru Kendari, Warga Padati Loket Layanan Publik

3. Meliputi Hukum Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara

Bukan cuma kasus pidana, Bosku. Dijelaskan bahwa layanan bantuan hukum mencakup pidana, perdata, sampai perkara tata usaha negara, sepanjang terkait kepentingan warga yang memenuhi kriteria miskin. Mulai dari persoalan warisan, sengketa lahan, sampai masalah administrasi yang berujung di pengadilan, semuanya bisa dikonsultasikan, selama sesuai koridor regulasi.

4. Prosesnya Harus Transparan dan Terukur

Weh, ini yang bikin deg-degan sekaligus lega: Kemenkumham Sultra menegaskan akan mengawal laporan, evaluasi, dan anggaran bantuan hukum supaya tidak ada permainan belakang layar. Disampaikan bahwa setiap kasus yang ditangani OBH akan tercatat rapi dalam sistem pelaporan, sehingga publik bisa menuntut akuntabilitas. Aih, memang situasi ini bikin kita elus dada, tapi juga sedikit tenang Pi, karena ada mekanisme kontrol.

5. Gencar Sosialisasi Sampai ke Akar Rumput

Saudara-saudaraku, dari keterangan di lokasi, Kemenkumham Sultra berjanji tidak hanya diam di kantor ber-AC. Mereka akan gandeng pemerintah daerah, kelurahan, kecamatan, bahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terus menggaungkan informasi layanan bantuan hukum ini. Rencananya, sosialisasi bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan keagamaan, acara budaya, bahkan momentum besar seperti MTQ tingkat kota dan provinsi.

Baca Juga: Info MTQ Kendari dan Layanan Publik yang Ramai Diserbu

Dampak Layanan Bantuan Hukum bagi Warga Kendari

Dari sudut pandang Kota Kendari, langkah mempertegas komitmen ini bisa jadi angin segar. Di kampung-kampung pesisir dan pemukiman padat, masih banyak warga bingung kalau tiba-tiba berurusan dengan hukum. Tanpa pendampingan, mereka rentan tanda tangan dokumen yang tidak dipahami. Astaga, ngeri kalau dibiarkan begitu saja, Mi.

Dengan layanan bantuan hukum yang disosialisasikan terus, warga diharapkan berani bertanya sebelum bertindak. Pejabat Kemenkumham Sultra di lokasi bahkan menyebut, lebih baik warga datang konsultasi lebih awal, daripada sudah keburu masuk proses persidangan baru sibuk cari bantuan. Tenang Ji, kata mereka, konsultasi awal itu justru yang paling penting untuk mencegah masalah melebar.

Reporter Lapangan Pantau Respon Warga

Di sekitar area acara, beberapa warga yang ikut mendengar penjelasan terlihat antusias. Ada yang langsung memotret poster informasi kantor OBH, ada juga yang tanya prosedur permohonan bantuan hukum. “Bagus ini Mi kalau betul-betul jalan, Toh. Banyak orang di kampungku nda tahu sama sekali soal begini,” kata seorang warga yang sempat diwawancarai singkat.

Warga Kota Lulo, pada akhirnya, komitmen ini baru bisa terasa kalau pelaksanaannya konsisten, Pi. Kemenkumham Sultra sudah mengumandangkan niat, tinggal kita kawal bersama, laporkan kalau ada pungli atau penyimpangan, dan sebarkan info ke keluarga serta tetangga bahwa ada layanan bantuan hukum yang bisa diakses secara gratis bagi mereka yang berhak. Mantap djiwa kalau semua elemen bergerak, keadilan bukan lagi milik yang punya uang saja, tapi juga untuk masyarakat kecil yang selama ini hanya bisa pasrah, Kassian.