Pengosongan Lahan Anaiwoi: 3 Fakta Geger Warga Kendari

Beritakotakendari.com – pengosongan lahan Anaiwoi bikin geger satu Kota Kendari, Bosku! Wartawan lapangan hadir langsung di Anaiwoi, Kecamatan Kadia, menyaksikan sendiri ketegangan antara warga, aparat, dan pihak terkait pengosongan lahan yang diprotes keras oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Aih, suasana di sini betul-betul senam jantung, Mi!

Di lokasi, terlihat alat berat siaga, deretan rumah dan lahan warga jadi sorotan, sementara warga berkumpul dengan raut tegang. Sejumlah tokoh masyarakat mondar-mandir, dan nama Nur Alam disebut berulang-ulang sejak pernyataan protesnya soal etika pengosongan dan risiko gejolak sosial beredar kencang. Weh, menyala abangku, ini isu bukan main-main Ji.

Pengosongan Lahan Anaiwoi: Latar Belakang dan Duduk Perkara

Saudara-saudaraku Warga Kota Lulo, di kawasan pengosongan lahan Anaiwoi ini, sengketa bermula dari klaim pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang disebut-sebut berkaitan dengan aset dan rencana pembangunan. Dari keterangan sejumlah warga yang kami temui di lapangan, mereka mengaku kaget karena proses pengosongan dinilai terlalu cepat dan minim sosialisasi mendalam. “Baru kita dengar kemarin, hari ini alat berat sudah masuk Mi,” ujar salah satu warga yang masih memegang map berisi berkas kepemilikan lahannya.

Di sisi lain, pihak yang mendorong pengosongan beralasan bahwa langkah ini sudah melalui mekanisme administrasi. Namun, di tingkat warga, persepsi berbeda, Toh. Mereka mempertanyakan: apakah sudah ada musyawarah menyeluruh, apakah ganti rugi jelas, dan apakah benar semua tahapan hukum sudah terpenuhi? Di sinilah pernyataan Nur Alam kemudian memantik perhatian publik.

Baca Juga: Dinamika Panas Soal Kebijakan Pemkot Kendari

Protes Keras Nur Alam: Etika, Hukum, dan Risiko Gejolak

Nah, Sobat Kendari, yang bikin suasana makin heboh adalah pernyataan tegas Nur Alam. Ia memprotes keras cara pengosongan lahan Anaiwoi dilakukan. Dalam pernyataannya yang beredar, ia menyinggung soal etika pemerintahan, kehati-hatian terhadap potensi gejolak sosial, serta pentingnya mengedepankan dialog dibanding tindakan represif. “Ini bukan sekadar soal aturan, tapi soal rasa keadilan masyarakat,” begitu kurang lebih esensi protesnya.

Di lokasi, beberapa warga yang kami temui menyebut nama Nur Alam sebagai sosok yang dianggap berani bersuara. “Bagusmi dia bicara, supaya kita tidak merasa sendirian Ji,” kata seorang ibu sambil mengawasi barang-barangnya yang sudah siap-siap diangkut. Aih, memang situasi ini bikin kita elus dada. Jika komunikasi tidak dikelola baik, bisa-bisa percikan kecil jadi bara besar, Toh.

Di hadapan potensi gejolak, para tokoh masyarakat berharap ada ruang mediasi yang lebih terbuka. Mereka meminta pemerintah kota, pihak terkait, dan perwakilan warga duduk satu meja, bukan hanya bertemu di lapangan saat alat berat sudah menyala. Di? Kalau dibiarkan berlarut, tensi emosi warga bisa meningkat, dan itu berbahaya untuk stabilitas sosial di Kendari.

Suara Warga dan Ketegangan di Lapangan

Warga Kota Lulo, dari pantauan langsung wartawan di Anaiwoi, suasana di sekitar titik pengosongan lahan Anaiwoi penuh dengan lautan manusia. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada yang duduk di atas tumpukan barang rumah tangga, ada pula yang sibuk telepon keluarga dan kerabat. Beberapa bapak-bapak nampak berkoordinasi dengan tokoh RT/RW setempat.

“Kita bukan mau ribut Ji, kita cuma minta kejelasan dulu, Pi. Kalau memang harus keluar, kasih jelasmi hak-hak kita,” ujar seorang pemuda yang mengaku lahir dan besar di kawasan tersebut. Astaga, nada suaranya campuran antara marah dan sedih, Kassian. Di sisi lain, aparat keamanan berjaga cukup ketat, berusaha menjaga situasi tetap kondusif agar tidak ada gesekan fisik.

Baca Juga: Rencana Penataan Kawasan Baru Dekat Pasar Baru Kendari

Etika Pengosongan dan Prosedur: Apa yang Dipertanyakan?

Pertanyaan kunci yang mengemuka: sudah sejauh mana etika pemerintahan dijalankan dalam pengosongan lahan Anaiwoi ini? Menurut sejumlah pengamat yang kami hubungi, ada beberapa prinsip yang harus dijaga: transparansi, sosialisasi yang memadai, kejelasan status hukum lahan, dan kompensasi yang adil jika memang warga harus angkat kaki.

Di lapangan, beberapa warga mengeluh belum pernah mendapatkan penjelasan rinci soal besaran ganti rugi dan batas waktu pengosongan. “Datangmi surat, tapi penjelasannya tidak terlalu jelas Ji, kita orang kampung, bukan semua mengerti bahasa hukum Toh,” kata seorang bapak yang sudah sepuh. Weh, kalau betul begitu, ini PR besar bagi pemerintah dan pihak terkait untuk turun menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami warga.

Risiko Gejolak Sosial Jika Konflik Tak Diurus Serius

Situasi di pengosongan lahan Anaiwoi ini bukan sekadar soal bangunan berdiri di atas tanah siapa, tapi juga soal rasa aman dan kepercayaan warga terhadap negara. Bila warga merasa dizalimi, potensi munculnya aksi protes lebih besar, terlebih jika figur publik seperti Nur Alam sudah menyuarakan keberatan secara terbuka. Disinilah pentingnya kehadiran pemerintah sebagai penengah yang adil dan terbuka.

Warga Kota Lulo tentu tidak ingin Kendari yang kita cintai ini masuk dalam kategori zona konflik lahan yang mencekam. Pemerintah perlu gerak cepat, Mi: buka forum dialog, lakukan verifikasi data kepemilikan secara transparan, dan sampaikan garis waktu serta skema kompensasi yang jelas. Tenangmi, kalau semua duduk baik-baik, potensi gejolak bisa diredam Ji.

Baca Juga: Agenda Pemkot Kendari Soal Penataan Ruang Kota

Harapan Warga Anaiwoi dan Jalan Tengah yang Dinanti

Di tengah hiruk pikuk pengosongan lahan Anaiwoi, satu hal yang paling sering terdengar dari mulut warga adalah kata “keadilan”. Mereka tidak menolak pembangunan, tapi mereka meminta diikutsertakan dalam prosesnya. “Kalau mau bangun kota lebih bagus, kitami juga mau bangga, tapi jangan tiba-tiba suruh keluar begitu saja Toh,” ujar seorang warga muda yang tampak mencoba menenangkan keluarganya.

Saudara-saudaraku, konflik lahan seperti ini sejatinya bisa menjadi momentum evaluasi tata kelola aset dan kebijakan penataan kota. Nur Alam dengan protes kerasnya telah menyalakan alarm bahwa proses pengosongan semacam ini tidak boleh dijalankan sekadar dengan pendekatan administratif. Pendekatan kemanusiaan dan sosial harus jalan beriringan, Pi.

Warga Kota Lulo menunggu langkah konkret: mediasi resmi, pendataan ulang, dan keputusan yang bisa diterima kedua belah pihak. Kalau hal ini ditangani serius dan terbuka, Kendari bisa jadi contoh penataan lahan yang beradab, bukan sekadar cerita pilu pengusiran warga. Mantap djiwa kalau itu terjadi, Toh!