Otda ke-30: 5 Fakta Geger Reformasi Pemkot Kendari

Beritakotakendari.com – Otda ke-30 bikin geger satu Kota Kendari, Bosku! Upacara Hari Otonomi Daerah yang ke-30 ini bukan acara seremonial biasa, mi, tapi jadi momen Pemkot Kendari tancap gas dorong reformasi birokrasi dan kemandirian daerah. Di tengah terik matahari yang menyengat di pelataran kantor wali kota, suasana berubah bak “senam jantung” ketika deretan pejabat, ASN, dan tamu undangan berjejer rapi, siap dengar komitmen serius Pemkot Kendari untuk berbenah total.

Otda ke-30 di Kendari: Momen Akselerasi Reformasi Birokrasi

Warga Kota Lulo, situasi di lokasi upacara betul-betul seperti lautan manusia, mi. Barisan ASN, lurah, camat hingga perwakilan OPD berjajar rapi. Dari podium kehormatan, perwakilan Pemkot Kendari menegaskan bahwa Otda ke-30 tahun ini jadi titik balik percepatan reformasi birokrasi. Bukan wacana kosong ji, tapi ditekankan soal birokrasi yang harus makin ramping, lincah, dan melayani warga tanpa bertele-tele.

Disampaikan, tantangan otonomi daerah sekarang ini bukan lagi sekadar urusan memindahkan kewenangan dari pusat ke daerah, tapi bagaimana Pemkot bisa menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Aih, ngeri kalau tidak berbenah, bisa-bisa kepercayaan publik anjlok, toh. Makanya, Pemkot Kendari menyorot beberapa hal kunci: digitalisasi layanan, pemangkasan prosedur berbelit, dan penguatan pengawasan internal.

Di sela upacara, sejumlah pejabat sempat menyinggung pentingnya integrasi data layanan. Jadi, warga urus perizinan, administrasi kependudukan, sampai layanan sosial, targetnya cukup lewat sistem yang terhubung, nda perlu lagi lari-lari dari satu meja ke meja lain. “Warga harus dilayani cepat, tepat, dan ramah. Tidak boleh lagi berbelit-belit,” begitu kira-kira pesan yang menggaung di lapangan upacara.

Baca Juga: Program Unggulan Pemkot Kendari di Mandonga

Fokus Kemandirian Daerah: Dari PAD hingga Layanan Publik

Sobat Kendari, di momen Otda ke-30 ini, Pemkot Kendari juga menekankan soal kemandirian daerah. Ini bukan main-main, mi. Ketergantungan pada dana transfer pusat harus makin berkurang dengan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Caranya? Optimalisasi pajak dan retribusi tanpa memberatkan warga, penataan aset daerah, dan pengembangan sektor potensial seperti jasa, perdagangan, dan pariwisata.

Weh, menyala abangku, ketika dibahas potensi sektor jasa di kawasan Mandonga, Wuawua dan Anduonohu yang makin ramai. Pemerintah dorong penataan kawasan perdagangan biar tertib dan nyaman, tapi di sisi lain memudahkan pelaku usaha mengurus perizinan. Tenang saja, aman ji itu barang kalau regulasi makin jelas dan tidak berubah-ubah tiba-tiba, kata salah satu pejabat yang turut hadir.

Tak hanya PAD, kemandirian juga dimaknai dengan kemampuan daerah menyediakan layanan dasar yang bermutu: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lingkungan. Di upacara itu ditegaskan, otonomi daerah harus terasa sampai ke lorong-lorong dan pesisir, bukan cuma di pusat kota. Astaga, kalau layanan dasar masih bolong-bolong, untuk apa otonomi, toh?

Baca Juga: Rencana Revitalisasi Pasar Tradisional di Kendari

Reformasi Birokrasi di Kendari: Langkah Konkret yang Didorong

Saudara-saudaraku, Pemkot Kendari tidak mau berhenti di slogan ji. Dalam rangka Otda ke-30, disebutkan beberapa langkah konkret reformasi birokrasi. Pertama, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Targetnya, makin banyak layanan yang bisa diakses online, mulai perizinan usaha mikro, layanan kependudukan, hingga pengaduan masyarakat.

Kedua, penataan kelembagaan. Struktur organisasi di OPD dievaluasi supaya tidak gemuk tapi lamban. “Kalau bisa ramping tapi lincah, kenapa harus gemuk dan berat gerak?” begitu kira-kira semangat yang digaungkan. Ketiga, peningkatan kompetensi ASN. Pelatihan, bimbingan teknis, sampai penilaian kinerja yang ketat jadi fokus, supaya aparatur negara di Kendari bukan sekadar datang absen lalu pulang, tapi betul-betul melayani warga.

Aih, memang situasi ini bikin kita elus dada kalau ingat masa lalu yang serba ribet. Sekarang, dengan dorongan reformasi, harapannya warga yang urus surat, izin usaha, sampai administrasi sekolah anak, bisa selesai lebih cepat, pi, tanpa harus mondar-mandir berhari-hari.

Otda ke-30 dan Tantangan Good Governance

Dalam pidato yang dibacakan di upacara, ditekankan juga bahwa esensi Otda ke-30 adalah mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi anggaran, partisipasi publik, hingga pengawasan sosial diharapkan makin kuat. Warga Kota Lulo diajak aktif mengawasi dan memberi masukan, bukan diam ji di rumah kalau ada pelayanan yang belum maksimal.

Di lapangan, suasana sempat hening ketika disinggung soal integritas. Pesan moralnya keras: tidak ada ruang untuk praktik pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Ini alarm bahaya yang dibunyikan nyaring di hadapan seluruh aparatur. “Kalau masih coba-coba main di zona abu-abu, bersiap hadapi sanksi,” begitu garis tegas yang disampaikan.

Baca Juga: Kiprah Pemkot Kendari Sukses Dukung MTQ Tingkat Provinsi

Harapan Warga Kendari Pasca Otda ke-30

Di sela upacara, awak lapangan sempat ngobrol dengan beberapa ASN dan warga yang hadir. Mereka berharap, apa yang disampaikan di mimbar itu bukan janji manis ji, tapi betul-betul terlihat di pelayanan harian. “Kami mau urus apa-apa di kantor pemerintah itu cepat, jelas, dan murah. Kalau bisa, banyak yang online saja, toh,” kata seorang warga yang datang menyaksikan upacara.

Warga juga berharap kemandirian daerah tidak hanya angka di laporan, tapi nyata di lapangan: jalan lingkungan yang mantap, drainase yang tertata, pasar tradisional yang bersih, dan UMKM yang diberi ruang tumbuh. Deh, nda ada obatnya kalau semua itu bisa terealisasi pelan-pelan tapi pasti.

Jadi, Sobat Kendari, dari lokasi upacara Otda ke-30 ini, kita bisa simpulkan: Pemkot Kendari sedang mengirim sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi dan kemandirian daerah bukan pilihan, tapi keharusan. Tinggal kita kawal sama-sama, pi, agar komitmen hari ini tidak padam besok lusa.