Perbendaharaan Sebut Kebijakan Fiskal Dorong Kesejahteraan Petani dan Nelayan

136

KENDARI, BKK –  Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dikarenakan besarnya kemampuan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tenggara (Sultra) lebih dari 20% begitu juga dengan kemampuannya menyediakan lapangan kerja bagi  penduduk bekerja sebesar 35,91%.

Kepala Bidang PPA II Kantor Wilayah (Kanwil) Perbendaharaan Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo mengatakan besarnya peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyisakan tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku di sektor tersebut. Olehnya itu, Perbendaharaan Sultra terus mendorong kesejahteraan petani dan nelayan.

Dikatakan, berdasarkan data kemiskinan Sultra per Maret 2021, 4 dari 5 penduduk miskin berada di perdesaan dimana mayoritas bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tingginya kemiskinan di perdesaan Sultra, tidak lepas dari rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan di Sultra.

“Kesejahteraan petani dan nelayan yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) Sultra per Oktober 2021 sebesar 100,84 dibawah NTP nasional sebesar 106,67. Meskipun tren kesejahteraan petani dan nelayan di Sultra mengalami peningkatan namun secara rerata petani di Sultra belum sejahtera,” ujarnya, Senin (6/12).

Eko menjelaskan, arah kebijakan fiskal yang diambil pemerintah melalui berbagai program yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga, Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD), serta Kredit Program Pemerintah dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Lanjutnya, pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,38 triliun yang digunakan baik pada masa tanam dan pada pasca panen. Untuk membantu petani pada masa tanam, pemerintah memberikan bantuan bibit, pupuk, pestisida, obat-obatan dan sarana produksi lainnya.

“Kemudian, untuk menjamin ketercukupan air, pemerintah membangun bendungan diantaranya bendungan Ladongi dan perluasan bendungan ameroro,” ucapnya.

Kata dia, pemerintah juga menyediakan sarana pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan dan menjaga mutu hasil pertanian.  Salah satu contoh upaya pemerintah mengembangkan pertanian adalah dengan pengembangan kawasan perkebunan dan peremajaan tanaman pangan.

Eko menuturkan, dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian tidak saja melalui pengadanan sarana produksi tetapi juga melalui kemudahan untuk mengakses permodalan. Kemudahan akses permodalan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang berdampak pada penurunan kesejahteraan.

Saat ini, pihaknya, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) pemerintah telah memberikan akses permodalan bagi 101.864 petani dan nelayan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp2,81 triliun. Program-program yang telah dilakukan pemerintah merupakan program yang berkelanjutan dan terus dievaluasi untuk meningkatkan ketercapaian tujuan pemerintah.

“Segala yang dilakukan pemerintah melalui berbagai program, diharapkan mampu menekan pengeluaran petani dan nelayan Sultra, meningkatkan nilai jual produk pertanian dan perikanan dan tujuan akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Sultra,” tuntas Eko. (cr4)

Facebook Comments Box