Kejati Periksa 30 Saksi Berkait Tersangka Kadis ESDM Sultra Andi Azis

556
Dody. (FOTO:SUHARDIMAN/BKK)

KENDARI, BKK- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah memeriksa 30 orang saksi terkait kasus yang menjerat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Andi Azis.

Dijadwalkan, Andi Azis bakal diperiksa sebagai tersangka setelah 43 orang saksi diperiksa atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) perusahaan tambang PT Toshida Indonesia.

“Sampai hari ini (kemarin,red) 30 orang saksi telah diperiksa. Tersangka (Andi Azis,red) diperiksa setelah pemeriksaan saksi dan ahli selesai,” ujar Kepala Seksi Penerangan Masyarakat (Kasipenkum) Kejati Sultra Dody, Selasa (21/12).

Diberitakan, Kejati Sultra menetapkan Kepala Dinas ESDM Sultra Andi Azis sebagai tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 495 miliar ini.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Setyawan Nur Chaliq pada Senin (6/12) lalu menerangkan, penetapan tersangka baru ini berdasarkan dua alat bukti yang cukup melalui mekanisme laporan perkembangan penyidikan sampai pada ekspose perkara.

“Tersangka baru ini perannya hampir sama terdakwa lain (Buhardiman, red). Di mana selaku Kepala Dinas ESDM yang bersangkutan menyetujui RKAB PT Toshida Indonesia meski IPPKH telah dicabut namun tetap dikeluarkan,” tuturnya.

“Diduga dalam mengeluarkan RKAB, di situ menerima sesuatu. Sama dengan yang terdakwa yang disidangkan (Buhardiman, red) menerima sejumlah uang. Nominal yang diterima keduanya hampir sama,” tambahnya.

Dalam kasus ini, telah ada 5 orang tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Kejati Sultra.

Tersangka yakni mantan Plt Kadis ESDM Sultra Buhardiman, Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Yusmin.

Sementara dua tersangka lain adalah Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda dan General Manager PT Toshida Indonesia Umar.

Tiga tersangka Buhardiman, Yusmin, dan Umar tatusnya kini sebagai ter dakwa, masih menjalani proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari.

Sedangkan, La Ode Sinarwan Oda statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), masih dalam pengejaran tim penyidik Kejati Sultra.

PT Toshida Indonesia, tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka memperoleh IUP tahun 2007. Kemudian diberi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) oleh Menteri Kehutanan pada 2009.

Sampai 2019, perusahaan ini tidak pernah membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga IPPKH-nya dicabut pada 2020.

Setelah IPPKH dicabut, PT Toshida rupanya masih melakukan penjualan dan pengapalan sebanyak 4 kali. Dan anehnya, RKAB (rencana kerja anggaran biaya) mereka masih disetujui Dinas ESDM Sultra.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara telah dikeluarkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini sebesar Rp495 miliar.

Kerugian negara Rp495 miliar lebih itu berasal dari PNBP penggunaan kawasan hutan yang tidak dibayar dan setelah pencabutan IPPKH sebanyak 4 kali penjualan pada 2019-2021. (cr2/man)

Facebook Comments Box