H Tafdil Jadikan ASN Terpidana Korupsi Jabat Jabatan Strategis di Bombana

434
Ilustrasi kasus korupsi

KENDARI, BKK – Bupati Bombana, H Tafdil menjadikan beberapa aparatur sipil negara (ASN) terpidana korupsi memegang jabatan strategis lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana.

Diantaranya nama pejabat yang merupakan ASN terpidana korupsi yakni Makmur Darwis yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bombana, Dr Arman yang menjabat salah satu Kepala Bidang (Kabid) pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) Bombana dan Andi Baso yang saat ini menjabat di Dinas Pariwisata Bombana.

Dalam perkara korupsi yang menjerat Dr Arman, sejumlah ASN lingkup Pemkab Bombana juga ikut terlibat. Bahkan nama Bupati H Tafdil disebut-sebut ikut terlibat dalam perkara korupsi Kategori 1 (K1) dan K2 tahun 2012-2014.

Hal itu berdasarkan fakta di persidangan yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat menggelar pemeriksaan saat dalam kasus tersebut.

Sebelumnya juga, Bupati H Tafdil sempat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa, 7 Juli 2015 lalu.

Pejabat nomor satu di wilayah penghasil emas terbesar di Bumi Anoa itu diperiksa sebagai saksi kasus korupsi anggaran yang diduga dilakukan pejabat Badan Kepegawaian Daerah Bombana sebesar Rp 12 miliar.

Saat coba dikonfirmasi, Kamis (2/12) alasan Pemkab Bombana menjadikan ASN terpidana korupsi memegang jabatan strategis, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Bombana, Man Arfa sama sekali tidak merespon baik itu telephone, maupun short message service (SMS) wartawan.

Begitupula dengan Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Bombana, Sofian Baco sama sekali tidak merespon saat dihubungi melalui sambungan selulernya.

Saat wartawan koran ini juga melakukan konfirmasi melalui sambungan selulernya kepada Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Bombana, Budiman sama sekali tidak meresponnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Bombana, Man Arfa enggan untuk berkomentar banyak terkait SKB 3 Menteri tersebut. Sebab, kata dia, dirinya belum lama menjadi jendral ASN lingkup pemerintah setempat.

“Saya ini belum lama menjadi Sekab Bombana. Sehingga, saat ini saya masih sementara pelajari dulu itu semua (SKB 3 Menteri red), ” singkatnya.

Untuk diketahui, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait percepatan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) kepada para ASN terpidana korupsi.

Hal itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. (nan)

Facebook Comments Box