Meski Diwarning KPK, Pemkab Muna Tetap Koordinasi dengan BPKP

92

RAHA, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna tetap melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra.

Koordinasi ini dilakukan setelah mendapatkan warning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak melakukan pekerjaan fisik yang menggunakan dana pinjaman di PT SMI karena dipastikan bakal lompat tahun.

Bupati Muna, LM Rusman Emba mengatakan tetap akan melakukan koordinasi dengan pihak BPKP Sultra. Sebab, menurut dia, itu dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Jadi masalah pinjaman ini baik surat dari Kemendagri dan PT SMI, regulasinya berbeda.  Inikan dana pinjaman berbeda dengan kegiatan lain yang sudah ter-APBD-kan. Jadi kita diberi ruang untuk menyelesaikan hingga bulan Maret tahun 2022 mendatang,” kata Rusman.

Rusman juga menyampaikan bahwa warning KPK itu agar Pemkab Muna harus berkordinasi dengan BPKP Sultra terkait hal ini.

“KPK juga menyebutkan agar kita melakukan konsultasi ke BPKP Sultra dan hal itu sudah kami lakukan saat ini. Jadi sekali lagi, kami tetap mengacu kepada peraturan perundang undangan,” tegasnya. (tri/nan)

Facebook Comments Box