Kejati Rampungkan Berkas Perkara Tersangka Direktur PT Toshida Indonesia

79
Dody

KENDARI, BKK- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah merampungkan berkas perkara tersangka Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sultra Dody menuturkan, setelah berkas perkaranya rampung, penyidik akan melimpahkan tahap I berkas perkaranya ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk diteliti.

“Saat ini masih dilengkapi berkas perkara tersangka, mulai dari surat perintah penyidikan, mengumpulkan BAP (berita acara pemeriksaan) saksi dan ahli, serta data pendukung lainnya seperti berkas penyitaan dan penggeledahan aset tersangka,”ujar Dody saat ditemui di ruangannya, Senin (22/11).

“Kemudian berkas perkaranya akan dilimpahkan ke jaksa p16 (penuntut umum) untuk diteliti. Jika dinyatakan lengkap oleh JPU akan dilimpahkan tahap dua (tersangka dan barang bukti) jika belum akan dilengkapi lagi oleh penyidik,” tambahnya.

Dody menuturkan, pihaknya masih melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan.

Penyidik, sambung dia, telah melakukan penyitaan terhadap objek dua buah bangunan rumah dan tanah milik tersangka di Jakarta pada 12 November lalu. Disebutkan, surat penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) tanggal 11 November 2021.

“Andaikata yang bersangkutan belum ditemukan, tergantung penyidik, perkara akan dilimpahkan tanpa ada tersangka. Jika sebelum pelimpahan sudah kita tangkap akan lebih baik lagi. Saat ini kita masih melakukan pencarian, “ungkap Dody.

Dalam kasus ini, Kejati Sultra menetapkan 4 orang tersangka. Selain La Ode Sinarwan Oda, 3 tersangka lain yakni General Meneger PT Tosida Umar, mantan Kepala Bidang Mineral, Batubara (Kabidminerba) ESDM Sultra Yusmin serta mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) Buhardiman.
Berkas perkara 3 tersangka ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kendari dan sedang dalam proses persidangan.

Dody menuturkan akan ada tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp495 miliar ini.

“Ada calon tersangka baru. Tunggu saja (nanti disampaikan), ” terang Dody.
Dody mengungkapkan, tersangka baru yang akan ditetapkan tidak menutup kemungkinan lebih dari 1 orang.

“Kalau ada calon tersangka baru berarti ada minimal 1 orang. Kita tunggu aja nanti disampaikan, ” ujar Dody.

Diberitakan, PT Toshida Indonesia, tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka memperoleh IUP tahun 2007. Kemudian diberi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan pada 2009.

Sampai 2020, perusahaan ini tidak pernah membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga IPPKH-nya dicabut pada 2020.

Setelah IPPKH dicabut, PT Toshida rupanya masih melakukan penjualan dan pengapalan sebanyak 4 kali. Dan anehnya, RKAB (rencana kerja anggaran biaya) mereka masih disetujui Dinas ESDM Sultra yang pada saat itu kepala dinasnya dijabat pelaksana tugas, Buhardiman. (cr2/man)

Facebook Comments Box