Jangan Lupa! Pemutihan Pajak Kendaraan Dibuka 3 Hari Lagi

574

KENDARI, BKK– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumumkan ditelurkannya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang digelar mulai 29 November hingga 31 Desember 2021.

Kebijakan ini dibukukan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, tertanggal 22 November 2021.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi Pendapatan pada Bapenda Sultra Ali Fatuni menjelaskan, kebijakan ini dikenal dengan istilah pemutihan.

“Dan berdasarkan hasil rapat teknis yang dihadiri oleh semua mitra Bapenda, yang terdiri atas Direktorat Lalu LIntas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, Jasa Raharja, Bank Sultra.

“Berkait dengan pemberian keringanan atau pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan sanksi yakni denda yang selama bertahun-tahun akan dibebaskan 100%,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/11).

“Jadi, hanya tahun ini saja yang harus dibayar, tahun berjalan ini dibayar oleh wajib pajak,” tambahnya.

“Teknis pelayanan itu akan dilayani di semua unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) se-Sultra, kecuali Samsat Muna Barat (Mubar), Buton Tengah (Buteng), dan Buton Selatan (Busel), karena ini sementara kita upayakan mudah-mudahan awal 2022 sudah bisa kita aktifkan di sana. Jadi mereka membayar ke induk,” ucapnya.

Dia bilang, untuk teknis pelayanan khususnya di Kota Kendari akan diperkuat petugas yang melayani baik dari kepolisian, Bank Sultra, Jasa Raharja.

Khusus di Kota Kendari, ungkap dia, pembayaran pajak kendaraan bisa melalui Samsat Drive Thru dan Samsat Keliling, agar tidak ada penumpukan dan mempercepat pelayanan.

“Dan untuk Samsat yang padat lainya, seperti, Samsat Kolaka dan Kota Baubau ada penambahan personel dan penambahan waktu, di mana biasannya bank tutup pukul 15.00 Wita ini akan ditambah menjadi pukul 16.00 Wita, jadi ada penambahan satu jam. Kemudian, nanti akan dilihat perkembangan apakah Sabtu dan Minggu dilakukan pelayanan, dan ini nanti ada surat edarannya,” jelasnya.

Masih kata dia, untuk syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor cukup membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli dan kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan.

“Kemudian, kalau mau ganti STNK baru, syarat dari Ditlantas harus membawa buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) asli. Kalau belum ganti STNK cukup fotokopinya saja yang di bawa. Dan, yang diputihkan dan dibebaskan semua termasuk pokok pajak, denda, dan tunggakan pajak, sama besaran pokok pajak itu yang harus setiap tahun kita bayar,” ungkapnya.

“Jadi kalau seandainya menunggak 10 tahun, hanya tahun ini bayar, karena 100% digratiskan. Dan, kebijakan ini diambil Gubernur dalam rangka membantu masyarakat meringankan beban karena adanya dampak dari pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19),” tandasnya. (cr3/iis)

Facebook Comments Box