DPMD Sultra Gelar Rakor Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

86
Plt Kepala DPMD Sultra La Ode Paliawaludin Spi MSi saat memberikan sambutan pada rakor pengembangan kapasitas aparatur desa.

KENDARI, BKK- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (rakor) pengembangan kapasitas aparatur desa, Rabu (24/11),  di Kota Kendari.

Acara ini mengumpulkan seluruh kepala DMPD dan kepala bidang (kabid) pemerintahan desa (pemdes).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Sultra La Ode Paliawaludin Spi MSi mengatakan, dana desa (DD) saat ini telah memasuki tahun keenam pelaksanaannya, setiap tahun jumlah dana yang digelontorkan oleh pemerintah terus bertambah, hal ini membawa dampak positif dalam perkembangan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan nasional.

“Selain DD terdapat juga alokasi dana desa (ADD) dengan nominal yang bervariasi di tiap kabupaten, tentunya juga menambah sumber pendapatan desa dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Olehnya itu, bertambahnya pendapatan desa harusnya dibarengi dengan kemampuan pengelolaan keuangan desa dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa,” katanya.

Sementara, Direktur Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) DR Paudah MSi mengukapkan,  saat ini di Kemendagri telah menerbitkan beberapa aplikasi yang wajib digunakan oleh aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya, di antaranya Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), EPDesKel (Evaluasi Perkembangan Desa Kelurahan), ProDesKel (Profil Desa Kelurahan), SiPADes (Sistem Pengelolaan Aset Desa) secara online.

“Regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, aparatur desa dituntut untuk mampu menjabarkan dalam pelaksanaan tugasnya di pemerintahan desa secara serius mengingat baik DD maupun ADD anggarannya cukup besar, ini tugas berat bagi seorang aparatur desa yang suka tidak suka harus dilaksanakan,” ucapnya.

Dikatakan, karena seiring era industri 4.0 dan civil society 5.0 terjadi perubahan paradigma masyarakat yaitu tidak hanya menginginkan inovasi pembangunan berkelanjutan, tetapi dalam bentuk pelayanan administrasi dan nonadministrasi pemerintahan yang smart.

“Serta keinginan dan harapan masyarakat atau publik yaitu pelayanan prima, pelayanan tepat waktu, dan pelayanan berkualitas secara keseluruhan (total quality service),” jelasnya.

Konsultan P3PD (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) Ditjen Bina Pemdes Kemendagri DR Tomy Veryanto Bawulang Phd menjelaskan, maksud dan tujuan P3PD untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di desa.

“Di mana terdapat 4 komponen utama P3PD yaitu penguatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya, mendorong pembangunan desa partisipatif, perbaikan kinerja desa berbasis insentif dan koordinasi, pemantauan, dan kebijakan nasional. Pada intinya P3PD mewujudkan LMS (learning management system) dimana akan meningkatkan knowledge SDM di desa,” ungkapnya.

Sementara Ketua Panitia sekaligus Kabid Pemdes DPMD Sultra Syaifullah SE MSi menyatakan, sebagai upaya untuk menyatukan persepsi dan konsep pembangunan sumber daya aparatur desa, pemerintah provinsi (pemprov) Sultra melalui Dinas PMD melaksanakan rakor pengembangan kapasitas aparatur desa.

“Dengan maksud melalui aplikasi ‘smart pemdes sultra’ dapat menyelaraskan program pembangunan kapasitas aparatur desa, tercipta sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik, dan digitalisasi pemerintahan desa di imbangi dengan literasi digital, serta bertujuan terwujudnya teknologi informasi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, kemudahan akses dan informasi dan layanan dasar. Sehingga menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakat di perdesaan khususnya di Bumi Anoa Sultra,” tandasnya. (cr3/iis)

Facebook Comments Box