Wagub Sebut PT GKP Belum Bisa Beroperasi di Pulau Wawonii

34
Lukman Abunawas menyampaikan sambutan di rujab Bupati Konkep, Selasa (12/10). (Foto: HUSAIN/BKK)

LANGARA, BKK- Meskipun telah dilengkapi berbagai izin dari pemerintah pusat berkait pengolahan tambang di Pulau Wawonii, pun ada penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) dan pihak PT Gemah Kreasi Perdana (GKP), belum menjadi jaminan bagi pihak perusahaan menjalankan aktivitas pertambangannya.

Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr H Lukman Abunawas SH MH MSi menegaskan, Selasa (12/10), masih ada beberapa langkah lagi yang harus ditapaki oleh anak perusahaan Harita Group tersebut, yakni menunggu hasil seminar analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang saat ini masih dalam proses di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sultra.

“Tidak segampang itu, amdal ini mengenai dampak aktivitas pertambangan terhadap masyarakat. Tidak akan beroperasi kalau amdalnya belum selesai. Saat ini amdalnya dalam proses seminar di BLH, di dalamnya ada kajian-kajian dan butuh kesepakatan, misalnya, pascapenambangan harus direklamasi kembali dengan cara penimbunan. Apalagi, laut kita di Konkep ini sudah mulai ada pendangkalan, itu yang bisa disedot untuk melakukan penimbunan,” tuturnya, saat bertandang ke Konkep, kemarin.

Mantan sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra tersebut juga menyarankan kepada pemerintah kabupaten khususnya di Konkep untuk menyiapkan aturan-aturan berkait sumbangsih pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas pertambangan di Konkep.

“Kalau sudah berjalan operasi pengangkutan nikel, setiap pengangkutan ada sisipan untuk PAD yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Tapi, sebelumnya harus ada aturan dalam bentuk perda yang mengikat mereka, lain lagi CSR-nya (corporate social responsibility) yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan dan pengembangan-pengembangan lainnya, seperti dalam bentuk beasiswa dan lain sebagaianya,” sarannya.

Sebelumnya, Bupati Konkep Ir H Amrullah MT melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Safiuddin Alibas SP ME menyampaikan beberapa poin penting yang termuat dalam MoU antara Pemkab Konkep dan pihak PT GKP, yakni pembangunan pabrik pemurnian nikel atau Smelter di Pulau Wawonii yang akan diproses paling lambat sembilan bulan terhitung setelah aktivitas pengapalan pertama.

“Kemudian, program pemberdayaan masyarakat atau CSR akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang diatur sesuai anggaran dasar pihak perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku, dan  mengutamakan serapan tenaga kerja lokal,” jelasnya. (ain/iis)

Facebook Comments Box