Status ASN Tersangka Kasus Korupsi di ButengTunggu Inkrah

96

LABUNGKARI, BKK – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menetapkan 4 orang tersangka dugaan korupsi pembangunan gudangrumput laut di Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Mereka di antaranya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buton Tengah (Buteng), Samrin, mengatakan, status kepegawaian terduga pelaku korupsi itu masih menunggu proses penyelesaian dari pengadilan. Jika sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan para pelaku terbukti bersalah, maka akan dipecat.

“Siap dipecat, kalau inkrah,” kata Samrin melalui sambungan selulernya ke awak media, kemarin.

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Honesto R Dasinglolo mengatakan, dugaan korupsi gudang rumput laut di Buton Tengah dilaporkan sejak 2020.

Polda Sultra telah memeriksa puluhan saksi dan menemukan adanya

kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar dari audit BPKP dengan total anggaran proyek pengerjaan pabrik rumput laut di Buteng ini sebesar Rp12 miliar bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dalam kasus tersebut, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing pemilik pekerjaan, Dinas Perikanan setempat, dan pihak rekanan,” papar Honesto.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang menjadi dasar bagi pemecatan yang dilakukan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrach.

SKB tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, yang mengatur bahwa: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Serta, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.(m1)

Facebook Comments Box