Polemik Tambang di Wawonii Bergolak Lagi

117
Aksi tolak tambang di Konkep oleh massa aksi yang tergabung dalam Hipmawani, Senin (11/10). (Foto: HUSAIN/BKK)

LANGARA, BKK- Polemik tambang di Pulau Wawonii kembali bergolak. Mahasiswa dan masyarakat Wawonii yang tidak setuju akan pergerakan tambang di Pulau Kelapa tersebut kembali menyuarakan penolakan tambang, setelah penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pertambangan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep dengan pihak perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Wawonii (Hipmawani) menggelar aksi tolak tambang di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Bupati Konkep, Senin (11/10).

“Apa pun alasannya, kami menolak pertambangan di Wawonii, dan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Konkep harus membatalkan MoU yang sudah ditandatangani bersama pihak perusahan tambang, karena selain merugikan masyarakat Wawonii dengan masuknya tambang, MoU ini juga dinilai disepakati secara sepihak dan ditetapkan secara sembunyi-sembunyi tanpa satu pun melibatkan tokoh-tokoh perwakilan masyarakat Wawonii,” teriak Iwan Husain, salah satu orator Hipmawani.

Menjelaskan MoU yang telah ditandatangani pemerintah kabupaten, Bupati Konkep Ir H Amrullah MT mengatakan, berkait izin pertambangan tidak ada wewenang pemerintah kabupaten.

“Yang ada saat ini hanya peluang menawarkan kerjasama yang mendukung percepatan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Wawonii,” terang Amrullah.

“Tanpa campur tangan pemerintah kabupaten pun, pertambangan di Wawonii tetap akan jalan, karena izinnya bukan wewenang kita di kabupaten. Yang ada saat ini bagaimana kita meminimalisasi dampak yang bisa merugikan daerah, kita terutama terkait dampak lingkungan dan sumbangsih untuk pembangunan daerah ini yang diatur dalam MoU itu,” paparnya.

Di tempat yang sama, salah satu anggota DPRD Konkep, Abdul Rahman SE menyarankan, pemkab selaku pihak pertama dalam MoU pertambangan agar meminta kepada pihak perusahaan tambang untuk membangun smelter berteknologi tinggi, agar pengolahan tidak hanya mengharapkan hasil tambang di Wawonii tetapi juga suplai dari daerah-daerah lain.

“Dalam RTRW kalau Saya tidak salah hanya 41 hektare yang akan diolah dari potensi tambang kita di Wawonii, dan tidak masuk akal dengan 41 hektare ini pihak perusahaan akan membangun smelter. Sehingga, perlu dibangun smelter dengan teknologi canggih yang bisa memproduksi berbagai unsur yang ada dalam hasil tambang itu, karena dengan pabrik berteknologi canggih ini, Wawonii bisa menerima hasil tambang dari daerah-daerah lain untuk diolah dalam smelter ini,” jelasnya.

Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Konkep ini juga menyarankan pemkab untuk menyiapkan semua termasuk regulasi terkait pendapatan daerah dalam menyambut investor di Konkep.

“Pemerintah kabupaten terutama SKPD yang terkait dalam pendapatan daerah harus lebih siap menyiapkan suatu regulasi untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah atau apa saja yang sejenisnya, untuk meningkatkan pengahasilan daerah dengan menyambut investor-investor yang akan masuk di Konawe Kepulauan ini,” tambahnya. (ain/iis)

Facebook Comments Box