DPRD Sultra: Honor Satgas Covid-19 Terkancing karena Kelalaian Kepala BPBD

23
RDP Komisi IV DPRD Sultra berkait honor Satgas Covid-19 Sultra. (FOTO:SUHARDIMAN/BKK)

KENDARI, BKK- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (12/10), menggelar rapat dengar pendapat (RDP) berkait keterlambatan pembayaran honor satuan gugus tugas (satgas) Covid-19 provinsi.

Turut hadir Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra Muh Yusuf dan perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra.

Hasil RDP dewan berkesimpulan keterlambatan pembayaran honor anggota Satgas Covid-19 karena kelalaian Kepala BPBD, terlambat me-review untuk pencairan anggaran.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra La Ode Frebi Rifai menuturkan, penyegelan posko yang dilakukan oleh satgas Covid-19 beberapa waktu lalu merupakan hal yang wajar.

Pasalnya, kata Frebi, honor mereka sekitar 6 bulan belum dibayarkan.

“Ternyata hasil klarifikasi beliau (Kepala BPBD, red), pihak BPBD menyurat (dulu) ke inspektorat dan BPKP karena anggarannya itu melekat di anggaran rutin (BPBD). Honor Satgas Covid-19 harusnya dibayar per hari, sifatnya darurat, harusnya masuk di anggaran PTT. Jadi ini juga yang keliru penganggarannya,” jelas Frebi, ditemui usai RDP.

“Sehingga, Kepala BPBD menyurati ke Inspektorat dan BPKP. Cuman memang, sangat terlambat melakukan pelayanan terkait dengan hak-haknya, upah anggota 174 satgas Covid-19 ini,” tambahnya.

Frebi mengatakan, tiap tahun anggaran sudah disusun, pihaknya heran kenapa harus ada review, ternyata ini dilakukan ketakutan Kepala BPBD Sultra dalam merealisasikan anggaran.

Seharusnya, kata Frebi, jika ragu dalam melakukan pembayaran sejak April menyurat karena 3 bulan sebelumnya itu honor Satgas Covid-19 telah dibayarkan.

“Itu terlalu lama, sejak April belum dibayarkan baru bersurat itu di 1 September ke Inspektorat, kemudian bersurat lagi pada 5 Oktober, dibalas pada 12 Oktober. Sehingga, ini ada kelalaian dalam melaksanakan pelayanannya. Sekitar 5 bulan tidak ada pelayanan,” beber Frebi.

Ia melanjutkan, pihaknya menyampaikan kepada Kepala BPBD, persoalan ini bukan di BPBD saja, ini persoalan satuan tugas hanya honornya melekat di BPBD.

“Memang ternyata ada kelalaian, tidak dilakukan pelayanan. Jika dia ragu pembayarannya, harusnya dia bersurat sejak April itu, paling hanya beberapa hari itu tidak sampai menyebrang bulan, bahkan sampai berbulan tidak dibayarkan,” kata Frebi.

“Faktanya seperti itu, saya tidak mau tanggapi hal-hal yang tidak substansi, ada bahasa-bahasa beliau (Kepala BPBD, red) yang tidak berkenan. Ini mereka ada dalam satuan gugus tugas. Kita tidak bicara personal di dalamnya. Cuma dia melekat anggarannya. Kalau melekat di PTT, lain ceritanya, yang bertanggung jawab dari BPKAD. Jadi memang sekitar 5 bulan, Kepala BPBD ini lalai tidak melakukan pelayanan,” tutupnya.

Asas Kehati-hatian

Terpisah, Kepala BPBD Muh Yusuf mengatakan honor bukannya tidak akan dibayarkan.

“Akan dibayarkan disesuaikan dengan tata kelola keuangan. Saya minta tanggapan BPKP dan Inspektorat, dan itu sudah keluar, siap untuk dibayarkan, kita  sudah selesaikan,” tangkis Yusuf saat ditemui usai RDP itu.

Berkait anggaran ini, Yusuf menuturkan dirinya menerapkan asas kehati-hatian, jangan sampai keliru seperti yang terjadi di daerah Jember, yang honornya dibayar namun disuruh mengembalikan lagi karena ada kesalahan.

“Saya tidak mau seperti itu. Ini kan penanganan darurat butuh kejelasan, saya minta kepada BPKP dari September lalu sudah bersurat, dan tadi (kemarin, red) sudah keluar,” sebutnya.

Disinggung terkait pencairan anggaran sebelumnya oleh Kepala BPBD yang lama tidak ada keterlambatan hingga 6 bulan, Yusuf mengatakan, dirinya tidak ingin seperti Kepala BPBD sebelumnya itu yang dipanggil-panggil, diperiksa oleh jaksa.

“Urus bencana dapat bencana. Saya tidak ada seperti itu. Mau tahan-tahan, di situ (anggarannya) ada. Penyebab keterlambatan masalah review saja, wajar agar tidak ada kesalahan. Hanya saja tidak ada kesabaran dari teman-teman. Anggarannya Rp3,3 miliar honor 174 orang segera kita cairkan,” janjinya. (cr2/iis)

Facebook Comments Box