PT AKP Minta PT AKM Berhenti Beropini

303
Lokasi pertambangan yang dipolemikan PT AKP vs PT AKM. (FOTO:IST).

KENDARI, BKK- Bos PT Adhi Kartiko Pratama (AKP), Ivy Djaya Susantyo alias Tyo, telah menjadi narapidana perkara penipuan dan pemalsuan dokumen PT Adhi Kartiko Mandiri (AKM).

Meski demikian, pihak PT AKP pihak PT AKM berhenti melakukan penyesatan opini publik.

“Sungguh disayangkan pihak AKM terus melakukan penyesatan opini tanpa didasari fakta hukum yang objektif. Negara ini adalah negara hukum,” ujar Kuasa Hukum PT AKP, Prisky Riuzo Situru, Selasa (31/8).

Kesesalan pihak PT AKP ini muncul karena beberapa pekan terakhir ini terjadi aksi-aksi pemblokiran di wilayah operasi mereka. Puncaknya, pada Minggu (29/8), sekelompok masyarakat melakukan kegiatan pemalangan dan menghentikan semua kendaraan operasional PT AKP dan kontraktor.

Bahkan, sebut Prisky, ada beberapa masyarakat yang melakukan aksi ini sambil membawa senjata tajam (sajam).

“Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme seperti ini. Sebagai masyarakat yang beradab, segala masalah harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui aksi premanisme,” ucapnya.

Prisky bilang, narasi yang dibangun pihak PT AKM bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378K/Pid/2021 yang memvonis Tyo satu tahun pejara, seolah berimplikasi pada batalnya izin usaha pertambangan (IUP) PT AKP.

“Padahal, sesungguhnya putusan tersebut merupakan putusan pidana penipuan di mana terdakwanya adalah individu, bukan korporasi. Amar putusannya tidak memerintahkan adanya perubahan status IUP PT AKP,” tandas Prisky.

Menurut dia, secara korporasi, PT AKP berkomitmen menghargai segala putusan hukum yang ada. Tetapi, PT AKP sebagai korporasi, bukan pihak yang berperkara pada kasus tersebut.

“Setahu kami, putusan tersebut merupakan putusan pidana umum yang tidak memiliki sangkut pautnya terhadap status IUP PT AKP. Jadi saya tegaskan bahwa PT AKP merupakan pihak yang sah secara hukum melakukan produksi di wilayah OP IUP tersebut,” katanya.

Prisky menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara, segala keputusan terkait IUP, sepenuhnya merupakan ranah pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian ESDM.

Selain itu, sambung dia, pada Pasal 119 UU tersebut ditegaskan bahwa syarat sebuah IUP yang dapat dicabut Menteri ESDM jika pemegang IUP melakukan tindak pidana pertambangan, bukan tindak pidana umum.

“Kami berharap para pihak dapat membaca segala peraturan perundang-undangan secara objektif. Narasi batalnya IUP PT AKP akibat putusan MA tersebut adalah upaya penyesatan fakta hukum,” terangnya.

PT AKP mengapresiasi jajaran Polda Sultra yang telah melakukan penegakan hukum secara objektif dan profesional.

“Kami yakin, Polda Sultra akan terus berpihak kepada kebenaran formil dan materil,” tuntasnya. (cr2/man)

Facebook Comments Box