Ajukan Pinjaman, DPRD Konsel Skorsing Pembahasan PPASP 2021

186
Ramlan.

ANDOOLO, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) menghentikan atau skorsing kegiatan pembahasan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPASP) tahun anggaran 2021 dengan waktu yang tidak ditentukan.

Hal tersebut dikarenakan adanya rencana pengajuan pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Konsel kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp251,5 miliar.

Anggota DPRD Konsel, Ramlan yang juga ketua Fraksi Demokrat mengatakan kegiatan pembahasan PPASP 2021 sementara dilaksanakan pada Selasa 14 September 2021.

“Namun saat ini kita hentikan atau skorsing dengan waktu yang tidak ditentukan. Pasalnya ada beberapa persoalan dalam pembahasan tersebut yang tidak disetujui pihak dewan,” ujar Ramlan, Rabu (15/9).

Ia mengungkapkan, didalam dokumen PPASP 2021 pada BAB V dijelaskan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari SILPA sebesar Rp3.447.936.709,91 dan pinjaman PEN Daerah sebesar Rp251.500.000.000,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari pembiayaaan bunga pinjaman tahun sebelumnya sebesar Rp22.500.000.000,00 sehingga total pembiayaan daerah berjumlah Rp232.447.936.709,91.

“Dalam pembahasan itu kami meminta print out hasil recofusing APBD sesuai PMK 17 dan repocusing 8%untuk insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19 serta PMK 94/2021 sebagai bahan kami dalam melakukan pengawasan. Selain itu, kami juga memintah daftar alokasi penggunaan PEN sebab konsep PPAS adalah kita akan bicara program dan kegiatan, termasuk mempertanyakan skema pengembalian dana PEN sesuai kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Sementara hasil Perhitungan TAPD sesuai APBD Tahun Anggaran 2021, kata Ramlan, Pemda Konsel mendapatkan dana transfer yang bersumber dari DAU sebesar Rp661.510.848.000,.

“Pembiayaan daerah yang dari DAU yaitu belanja pegawai sebesar Rp 470.623.823.042,. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp73.000.000.000, belanja P3K dan CASN 2021 sebesar Rp106.000.000.000, perasional/rutin OPD sebesar Rp120.000.000.000 retensi multiyears sebesar Rp12.000.000.000, Pendidikan 20 persen sebesar 132 M dan Kesehatan 10 persen sebesar 66 M total keseluruhan sebesar 979, 6 Miliar

Bahkan ini sambung dia, belum termasuk dana shering DAK 10%, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kemudian apakah ada jaminan pemerintah pusat tidak mengeluarkan kebijakan terkait repocusing, sebab covid 19 sampai saat ini tidak diketahui kapan berakhirnya.

“Melihat dengan angka diatas Pemda Konsel sudah dalam pusaran defisit, nah bagaman kemudian Pemda konsel mempunyai pemikiran untuk melakukan pinjaman ke PT. SMI sebesar Rp251, 5 Miliar selama 8 tahun dengan suku bunga sebesar 6,19%,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konsel, Sjarif Sajang yang juga Ketua TAPD membenarkan jika saat ini Pemkab Konsel sedang mengajukan pinjam PEN di PT SMI dan sudah dilakukan rapat teknis yang diikuti pihak PT SMI, Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Pemkab Konsel.

“Sudah dilakukan rapat teknis. Lagi diminta perbaikan dan penyempurnaan termasuk angkanya. Kita masih menunggu jawaban berkaitan dengan nominal persetujuan seberapa besar yang akan disetujui pemerintah pusat,” ujarnya.

Namun kemarin, lanjutnya, di pembahasan KUA sudah dimasukan rencana pembiayaan termasuk PEN. “Sebenarnya saya tidak ikuti dari awal yang ikuti adalah Bappeda, termasuk penyiapan programnya. Pemda Konsel mengusulkan 251,5 miliar,” imbuhnya. (ril/nan)

Facebook Comments Box