PDI-P Sultra Turun Tangan, Minta Jaksa Segera Eksekusi Ivy Djaya Susanto

183
Dr Amir Faisal SM MH (kanan) mendapingi Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI-P Sultra Mustadjab (tengah) dan Sekretaris M Amin Mangaluang (kiri). (FOTO:SUHARDIMAN/BKK)

KENDARI, BKK- Terpidana penipuan dan pemalsuan dokumen PT Adhi Kartiko Mandiri (AKM), Ivy Djaya Suasanto alis Tyo, masih bebas berkeliaran. Pasalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari masih ogah mengeksekusi terpidana, padahal putusan Mahkamah Agung (MA) terbit sejak 7 April 2021.

Salah satu pihak yang dirugikan dalam perkara ini yakni Direktur PT AKM Simon Takaendengan, yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Kendari.

“Tidak ada alasan jaksa untuk tidak segera mengeksekusi terpidana. Harusnya, sudah dieksekusi karena sudah ada putusan inkrah dari MA,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia PDI-P Sultra Dr Amir Faisal SH MH, Minggu (29/8).

Amir menyebut, Simon Takaendengan mewakili PT AKM (dulu berbama PT Adhi Kartiko), scara resmi memperoleh kuasa pertambangan dari Bupati Konawe Utara (Konut) pada 6 November 2007.

Diuraikan, peristiwa ini bermula pada 28 Juni 2008, Direktur PT Adhi Kartiko FX Jumadi meneken perjanjian kerja sama dengan PT Makmur Nickel Mining yang diwakil Ivy Djasa Susanto.

Fakta persingan terungkap, bahwa sebelum kesepatakan perjanjian itu, Tyo bersama FX Jumadi lebih dulu  mendirikan perusahaan baru bernama PT Adhi Kartiko Pratama (AKP).

Lalu, pada 4 Agustus 2008, tanpa sepengetahuan pemilik saham dan tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS), Jumadi membuat dan memalsukan surat pernyataan pemindahan kuasa pertambangan PT Adhi Kartiko kepada Tyo. Lalu, Jumadi kembali membuat dan melasukan naskah serah terima kuasa pertambangan PT Adhi Kartiko kepada Tyo.

Selanjutnya Jumadi bersama Tyo melakukan perubahan atau addendum perjanjian kerja sama.

Sadar akan perbuatan mereka, Simon Takaendengan langsung melaporkan hal itu ke pihak kepolisian.

Pada akhirnya, melalui putusan MA Nomor:378 K/Pid/2021 Tanggal 7 APril 2021, Tyo dinyatakan terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana. Tyo divonis 1 tahun penjara.

Menurut Amir, jika misalnya Tyo masih melakukan upaya hukum luara biasa atau peninjauan kembali (PK) maka eksekutor dalam hal ini Kejari Kendari tetap wajib melakukan eksekusi.

“Permohonan PK tidak menghalangi atau menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tandasnya.

Hal itu, sambung Amir, diatur dalam Pasal 1 angka 6 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dan, Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Dengan adanya putusan MA tersebut, kami meminta, agar PT AKP menghentikan segala aktivitas di wilayah izin kuasa pertambangan PT AKM,” pungkas Amir. (cr2/man)

Facebook Comments Box