Kasus yang Menjerat Kadishub Sultra Hado Hasina Segera Disidangkan

441

KENDARI, BKK- Jaksa penuntut umum (JPU) telah merampungkan berkas dakwaan kasus dugaan korupsi proyek studi rekayasa lalu lintas di Kabupaten Wakatobi yang merugikan negara sekitar Rp1,1 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) Dody menuturkan, berkas dakwaan tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

“Sudah dilimpahkan pada Kamis tanggal 5 kemarin. Tinggal tunggu hari sidangnya,” ujar Dody melalui media perpesanan, Rabu (11/8).

Diberitakan, kasus dugaan korupsi proyek studi rekayasa lalu lintas di Kabupaten Wakatobi menyeret Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Hado Hasina jadi tersangka, bersama seorang dosen, La Ode Nurrahmat Arsyad, dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Kasipenkum Kejati Sultra Dody beberapa waktu lalu menuturkan, proyek studi rekayasa lalu lintas Wakatobi dikerjakan Dishub Sultra bersama LPPM UHO Kendari.

“Kerja sama lembaga pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tersebut disepakati. Terdapat 5 kegiatan dalam pengerjaan proyek rekayasa lalu lintas tahun 2017 tersebut,” jelasnya.

Dalam proyek ini, Kadishub Sultra Hado Hasina bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), sementara LPPM UHO Kendari sebagai pihak yang ditunjuk Dishub untuk mengerjakan proyek tersebut.

“Dalam pengerjaan proyek tersebut, LPPM UHO harus menunjuk tim ahli. Namun hal tersebut tidak dilakukan,” terang Dody.

Malah, sambung dia, proyek itu dikerjakan sendiri oleh La Ode Nurrahmat Arsyad.

“Seharusnya dikerjakan tim ahli, tetapi malah ini bekerja sendirian saja,” jelas Kasipenkum Dody.

Dalam perjalanannya, proyek ini tak selesai hingga jatuh tempo.

“Proyek tersebut bahkan terhenti, Dishub Sultra dan pihak LPPM UHO Kendari saling menyalahkan. Sampai sekarang proyek tidak selesai,” kata Dody.

Disebutkan, Inspektorat Sultra yang mengaudit dokumen proyek ini menemukan penyelewengan anggaran sebesar Rp1,1 miliar.

Dody menambahkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra telah melakukan audit kerugian keuangan negara.

“Sudah ada hasil audit BPKP, ditemukan ada kerugian negara sebesar Rp1,147 miliar,” ungkap Dody.

Begitulah akhirnya, pada Maret 2021 penyidik Kejati Sultra menaikan kasus ini ke meja penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, Kadishub Hado Hasina dan La Ode Nurrahmat Arsyad dari LPPM UHO Kendari. Namun, keduanya tidak ditahan.

“Kedua tersangka berstatus tahanan kota,” terang Dody.

Nanti Rabu (28/7) lalu, kasus ini memasuki tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti. Saat tahap II itu jaksa memutuskan menahan keduanya.

Kedua tersangka, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Kedua tersangka oleh JPU dilakukan penahanan di Rutan Kendari,” ungkap Dody. (cr2)

Facebook Comments Box