DPRD Kendari Curiga Pusat Sengaja Hilangkan Pendidikan Agama

507
Makmur
La Ode Rajab Jinik

KENDARI, BKK- Puluhan guru honorer Pendidikan Agama Islam (PAI) meminta kejelasan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari berkait alasan tidak terkovernya guru agama pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2020.

Para guru honorer agama khususnya guru PAI merasa tidak adil. Pasalnya, selain guru mata pelajaran lain, hanya guru agama yang tidak masuk dalam formasi rekrutmen PPPK.

Rahmawati, guru honorer PAI di Sekolah Dasar (SD) 61 Kendari, misalnya, mengaku merasa kecewa dengan perekrutan PPPK tahun ini. Pasalnya, dirinya yang sudah mengabdi kurang lebih 16 tahun sejak 2005 tidak bisa mendaftar dikarenakan formasi rekrutmen PPPK untuk guru agama tidak ada.

“Kami ingin sampaikan, sebenarnya apa bedanya guru agama dengan guru kimia, fisika, biologi dan lainya. Kenapa hanya guru agama terkhusus PAI yang tidak ada dalam perekrutan PPPK, padahal kami sudah mengabdi begitu lama. Tolong kami diperjuangkan,” beber Rahmawati, sambil menangis saat audiensi dengan anggota dewan dan organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (24/8), di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kendari Abdul Salam menjelaskan, berkait usulan rekrutmen PPPK tenaga pendidikan agama itu menjadi kewenangan Kementerian Agama, bukan Kementerian Pendidikan.

“Hasil rapat tadi kita semua termasuk anggota dewan akan berkonsultasi ke kementerian apa yang harusnya jadi solusi untuk mengakomodasi teman-teman guru PAI. Karena, kalau untuk formasi tahun ini sudah tidak bisa lagi merekrut mereka. Kemungkinan, insya Allah baru akan direkrut pada 2022. Tapi, itu pun tetap dikonsultasikan ke kementerian. Kalau sudah, barulah ke Kemenpan-RB,” ujar Abdul Salam.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (Dikmudora) Kendari Makmur menyatakan, pihaknya mendorong agar semua pihak mendesak kementerian terkait untuk dibicarakan bersama, di mana sebenarnya PAI ini berdiri, sehingga bisa dibuka rekrutmen kuota bagi mereka.

“Yang harus diperjelas itu adalah, yang melakukan pembinaan terhadap guru agama kemudian rekrutmenya di mana? Karena, biasanya selama ini kan kadang-kadang rekrutmenya diarahkan ke dinas pendidikan, tetapi pembinaannya di Kementerian Agama. Kalau dia berdiri di posisi sebagai mata pelajaran, tentunya kami merasa itu berada di dinas atau Kementerian Pendidikan,” ujarnya.

Makmur menjelaskan, Dikmudora Kendari saat ini sangat membutuhkan kehadiran ekstensi dari teman-teman guru agama. Pasalnya, Dikmudora kekurangan guru agama sebanyak 85 guru untuk di sekolah negeri dan 25 untuk sekolah swasta. Sehingga, jumlah keseluruhan 110 guru agama yang dibutuhkan.

“Kami sudah komitmen tadi, bahwa Dikmudora Kendari membutuhkan mereka dan mendesak kementerian terkait untuk membuka kuota itu supaya bisa kita akomodasi. Karena, betul-betul kebutuhan guru agama kita banyak. Kami sudah meminta DPRD untuk fasilitasi bersama BKPSDM ke kementerian terkait agar dibuka kuota itu,” kata Makmur.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari La Ode Rajab Jinik mengungkapkan, akan permasalahan yang ada, pihaknya berkomitmen ikut bertanggung jawab guna dikoordinasikan ke pemerintah pusat menyusul tidak adanya perekrutan PPPK untuk guru PAI.

“Menurut penjelasan BKD, bahwa Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan sama-sama mengklaim bahwa pendidikan agama menjadi gawain mereka. Tapi, kalau agama Islam mereka fokus di madrasah. Sementara, madrasah lain itu gawain dari Kementerian Agama,” kata Rajab.

“Kita masih belum tahu penjelasan dari pusat sampai hari ini seperti apa. Padahal dinas pendidikan sudah mengusulkan itu. Kenapa mereka menolak ini, kita curiga jangan sampai pusat sengaja melakukan ini untuk menghilangkan pendidikan agama. Kalau seperti itu negara ini kacau, hancur agama ini,” tutup Rajab. (cr1/iis)

Facebook Comments Box