Praperadilan Direktur PT Toshida Dikabulkan, Hakim: Penetapan Tersangka Tidak Sah

103

KENDARI, BKK- Satu tersangka kasus tambang PT Toshida Indonesia, La Ode Sunirwan Oda, yang mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kendari telah diputuskan, Selasa (27/7). Permohonan Direktur PT Toshida ini dikabulkan oleh hakim.

Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) PN Kendari Kelik Trimargo menuturkan, permohonan praperadilan La Ode Sunirwan Oda dikabulkan oleh hakim, karena surat panggilan untuk yang bersangkutan tidak sah.

Akibatnya, sambung dia, penetapan tersangka untuk La Ode Sunirwan Oda menjadi tidak sah.

“Iya itu, karena surat panggilan untuk LSO tidak bertemu langsung sama LSO, dan jarak panggilan minimal 3 hari dari untuk pemeriksaan selanjutnya,” terang Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) PN Kendari Kelik Trimargo melalui media perpesanan, Rabu (28/7).

Sunirwan Akan Kembali Ditetapkan Tersangka

Menyikapi putusan tersebut, Asisten Intelijen (Asiintel) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) Noer Adi mengatakan, pihaknya akan tetapkan melakukan upaya perlawanan atas putusan tersebut dengan verzet.

Penyidik, sambung dia, akan melakukan langkah strategis untuk menetapkan kembali La Ode Sunirwan Oda sebagai tersangka serta menerbitkan sprindik lagi, penyidikan lanjutan.

“Apa pun putusan hakim tetap kita hormati, tetapi tim penyidik tetap akan melanjutkan proses penyidikan perkara atas nama La Ode Sinarwan Oda ini,” ujar Noer Adi, melalui media perpesanan, Rabu (28/7).

“Langkah Kejati akan menerbitkan surat penetapan tersangka lagi dan kemudian menerbitkan sprin penyidikan lagi yang mencantumkan nama tersangka. Berkait penetapan DPO (daftar pencarian orang) yang sudah diterbitkan akan ditindaklanjuti dengan upaya pencarian dan penangkapan terhadap tersangka,” tambahnya.

Selain La Ode Sunirwan Oda, tersangka lain yang mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka kasus tambang PT Toshida Indonesia yakni, Yusmin.

Praperadilan Lainnya Ditolak

Sebelumnya, permohonan praperadilan mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabidminerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini ditolak oleh majelis hakim.

“Kalau untuk perkara atas nama Yusmin, penanganan tahap penyidikan tetap dilanjutkan dengan melengkapi alat bukti untuk memperkuat pembuktian dan menunggu hasil audit dari auditor untuk menghitung kerugian keuangan negara,” ungkap Noer Adi.

Berkait penyidikan tersangka Yusmin, lanjut dia, penyidikan selanjut menelusuri aliran dana.

“Nanti akan mengalir ke aliran dana ke pihak terkait. Itu sudah menjadi materi tambahan dalam proses penyidikan dari tersangka Yusmin,” ujar Noer Adi.

Diberitakan, dalam kasus tambang PT Toshida Indonesia, penyidik Kejati Sultra menemukan ada indikasi suap dan gratifikasi dalam kasus PT Toshida Indonesia, perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka.

4 Tersangka

Dalam kasus ini, penyidik Kejati Sultra menetapkan 4 tersangka lain yakni, Direktur Utama (dirut) PT Toshida Indonesia La Ode Sunirwan Oda, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis ESDM Sultra Buhardiman, General Manager PT Toshida Umar serta mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabidminerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yusmin.

Aspidusus menjelaskan, PT Toshida memperoleh IUP tahun 2007. Kemudian diberi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) oleh Menteri Kehutanan pada 2009.

Sampai 2020, perusahaan ini tidak pernah membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga IPPKH-nya dicabut pada 2020.  Akumulasi PNBP yang tidak dibayar berkisar Rp168 miliar.

Setelah IPPKH dicabut, PT Toshida rupanya masih melakukan penjualan dan pengapalan sebanyak 4 kali. Dan anehnya, RKAB (rencana kerja anggaran biaya) mereka masih disetujui Dinas ESDM Sultra yang pada saat itu kepala dinasnya dijabat pelaksana tugas, berinisial BHR. Berdasarkan perhitungan invoice, negara dirugikan Rp75 miliar. (cr2)

Facebook Comments Box