Permohonan Peraperadilan Yusmin Ditolak

89
Yusmin saat akan digelandang ke Rutan Kendari.

KENDARI, BKK- Hakim Dr Tito Eliandi SH MH menolak permohonan peraperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus tambang PT Toshida Indonesia, Yusmin.

Sidang pembacaan putusan tersebut digelar Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Selasa (27/7).

“Permohonan pemohon ditolak. Kami akan terima salinan putusan dulu, kami akan baca apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menolak permohonan pemohon,” ujar Abdul Rahman, kuasa hukum Yusmin, saat ditemui usai persidangan.

Abdul Rahman mengatakan, dirinya sempat menyimak bahwa yang berhak mengaudit kerugian negara bukan hanya Badan Pengawas Keuangan (BPK) tapi penyidik juga berhak melakukan penghitungan.

Kata dia, hal itu menjadi permasalahan permohonan (peraperadilan), belum ada audit BPK sudah ada penetapan tersangka.

“Pertimbangan hakim tadi itu bisa dihitung oleh penyidik. Ini sebenarnya yang kami tidak paham, itu bertentangan dengan undang-undang, penetapan tersangka harusnya sudah ada audit dari BPK,” ujarnya.

“Langkah selanjutnya kami akan mengambil salinan putusan dulu, kemudian akan melakukan upaya hukum menguji putusan peraperadilan di permohonan peninjauan kembali (PK),” tambahnya.

Diberitakan, Mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabidminerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yusmin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tambang PT Toshida Indonesia.

Selain dia, penyidik Kejati Sultra menetapkan 3 tersangka lain yakni, Direktur Utama (dirut) PT Toshida Indonesia La Ode Sunirman Oda, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis ESDM Sultra berinisial Buhardiman dan General Manager PT Toshida berinisial Umar.

Dalam kasus ini, penyidik Kejati Sultra menemukan ada indikasi suap dan gratifikasi dari PT Toshida Indonesia, perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka.

Aspidusus menjelaskan, PT Toshida memperoleh IUP tahun 2007. Kemudian diberi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) oleh Menteri Kehutanan pada 2009.

Sampai 2020, perusahaan ini tidak pernah membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga IPPKH-nya dicabut pada 2020.  Akumulasi PNBP yang tidak dibayar berkisar Rp168 miliar.

Setelah IPPKH dicabut, PT Toshida rupanya masih melakukan penjualan dan pengapalan sebanyak 4 kali. Dan anehnya, RKAB (rencana kerja anggaran biaya) mereka masih disetujui Dinas ESDM Sultra yang pada saat itu kepala dinasnya dijabat pelaksana tugas, berinisial BHR. Berdasarkan perhitungan invoice, negara dirugikan Rp75 miliar. (cr2/iis)

Facebook Comments Box