Kemenkumham Asimilasi 551 Narapidana Dampak Pandemi Covid-19

119
Muslim. (FOTO: AINI/BKK)

KENDARI, BKK – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat, setidaknya ada 551 narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah atau integrasi demi meminimalisasi penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) di dalam lapas.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sultra Muslim mengatakan, 551 narapidana yang mendapat asimilasi atau integrasi tersebar di semua lapas/rutan se-Sultra.

Muslim menjelaskan, pemberian asimilasi dilakukan secara bertahap kepada para tahanan dari mulai merebaknya Covid-19 di Sultra pada Maret 2020 hingga saat ini. Hal itu sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

“Terkait dengan asimilasi yang menyangkut masalah Covid, itu secara keseluruhan ada 360 orang napi untuk asimilasi dan 191 orang untuk integrasi,” ujar Muslim, Selasa (27/7).

“Dimana pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang berlaku sampai 31 Desember 2020 dan kembali dikeluarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang berlaku sampai 30 Juni 2021 total napi yang mendapat asimilasi atau integrasi di Kemenkumham Sultra sebanyak 459 orang,” imbuhnya.

Namun, sambung Muslim, akibat masih meningkatnya virus corona Menteri Hukum dan HAM kembali mengeluarkan perpanjangan asimilasi rumah, melalui Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 berlaku mulai 1 Juli sampai 31 Desember 2021. Dikatakan, dalam Permen ini, Kemenkumham Sultra telah memberikan asimilasi dan integrasi kepada 92 warga binaan hingga 25 Juli 2021.

“Di dalam Permen Nomor 24 itu terdapat klasifikasi narapidana yang tidak bisa di asimilasikan seperti tindak pidana dan korupsi atau tipikor, kasus narkoba yang hukumannya di atas 5 tahun, kasus perlindungan anak, kasus kekerasan terhadap perempuan seperti pemerkosaan, pembunuhan berencana, dan termasuk napi yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana,” jelas Muslim.

Ia melanjutkan, syarat pemberian asimilasi rumah bagi narapidana adalah 2/3 sisa masa hukumannya hingga di 31 Desember 2021, serta berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

“Pemberian asimilasi rumah ini sebenarnya dalam rangka untuk mencegah peredaran Covid-19 di dalam lapas atau rutan, salah satu upaya untuk melindungi warga binaan dari virus itu,” tuturnya.

Pihaknya mengimbau, kepada seluruh narapidana yang telah mendapat remisi atau integrasi agar tetap berada di rumah dan tidak berkeliaran karena akan dilakukan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan.

“Dengan adanya program asimilasi ini, maka jumlah warga binaan di seluruh UPT lapas atau rutan Kemenkumham Sultra diluar remisi atau integrasi menjadi 2.092 orang,” pungkasnya. (cr6/nir)

Facebook Comments Box