Dirut PT Toshida Mangkir Lagi, Kejati Siapkan Opsi Upaya Hukum Lain

614
Noer Adi.

KENDARI, BKK- Direktur Utama PT Toshida Indonesia La Ode Sunirman Oda untuk ketiga kalinya mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra). Ia dipanggil sebagai tersangka dalam kasus yang menimpa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka ini.

“Sudah dilakukan pemanggilan ketiga, belum hadir karena alasan sakit,” ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sultra Noer Adi, Selasa (6/7), melalui sambungan telepon.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengkaji alasan sakit yang bersangkutan, jika tidak berdasar maka pihak Kejati akan melakukan upaya tindakan hukum lain.

“Kita akan kaji dulu. Tersangka ini kan sakit, kita minta pihak-pihak yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya, rekam medisnya. Jika tidak sakit betul, kita akan melakukan upaya hukum lain,” terang Noer Adi.

Dalam kasus ini, Kejati Sultra telah menetapkan 4 orang tersangka. Tiga tersangka lain telah ditahan yakni Buhardiman, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) ESDM, yang menjabat pada 2019-2020;  Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabidminerba) Dinas ESDM Sultra Yusmin; dan General manager (GM) PT Toshida Umar.

Noer Adi menegaskan tidak ada penangguhan bagi para tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam perjalanan, dua tersangka dalam kasus ini yaitu La Ode Sunirman Oda dan Yusmin mengajukan peraparadilan.

Terkait perkembangan kasus ini, Noer Adi mengatakan, prosesnya masih dalam tahap penyidikan, pihak Kejati Sultra tengah menunggu audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Soal penelusuran aset para tersangka, kita lagi mengupayakan diidentifikasi dulu,” ungkap Noer Adi.

Diberitakan, penyidik Kejati Sultra menemukan ada indikasi suap dan gratifikasi dalam kasus PT Toshida Indonesia, perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka.

Aspidsus Noer Adi menjelaskan, PT Toshida memperoleh IUP tahun 2007. Kemudian diberi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) oleh Menteri Kehutanan pada 2009.

Sampai 2020, perusahaan ini tidak pernah membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga IPPKH-nya dicabut pada 2020.  Akumulasi PNBP yang tidak dibayar berkisar Rp168 miliar.

Setelah IPPKH dicabut, PT Toshida rupanya masih melakukan penjualan dan pengapalan sebanyak 4 kali. Dan anehnya, RKAB (rencana kerja anggaran biaya) mereka masih disetujui Dinas ESDM Sultra yang pada saat itu kepala dinasnya dijabat pelaksana tugas, berinisial BHR. Berdasarkan perhitungan invoice, negara dirugikan Rp75 miliar. (cr2/iis)

Facebook Comments Box