Cie-Cie! Insentif Nakes Kota Kendari untuk 2020 Cair

63
Wali Kota memberikan bukti pembayaran insentif nakes kepada salah satu nakes yang bekerja di RSUD Kendari, Kamis (22/7). (FOTO: MITA/BKK)

KENDARI, BKK – Ada kabar baik buat seluruh tenaga kesehatan (nakes) di Kota Kendari. Pasalnya, pemerintah kota (pemkot) akhirnya menyelesaikan pembayaran insentif nakes untuk Oktober, November, dan Desember 2020, Kamis (22/7). Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wali Kota Kendari H Sulkarnain mengakui, pembayaran insentif nakes terlambat, tersebab informasi dari pemerintah pusat berkait pembayaran insentif nakes yang diserahkan ke pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer pemerintah pusat baru diterima di 2021.

“Ditambah, transfer dana pusat sudah ada semua pos-pos anggarannya yang kemudian Pemkot Kendari belum mengetahui dari pos-pos mana yang mau dianggarkan,” kata Wali Kota.

“Alhamdulillah keseluruhan nakes yang berjumlah sekitar 4.274, baik yang ada di rumah sakit (RS) Dinas Kesehatan (Dines), pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan nakes yang lain untuk 2020 kita selesaikan, yaitu Oktober, November, dan Desember.”

“Kemudian, untuk 2021 kita masih konsultasikan kepada pemerintah pusat terkait dengan pembebanannya, karena kita tidak ingin nanti ada problem pertanggungjawaban keuangan,” tambahnya.

Selain itu, sambung Sulkarnain, untuk pembayaran insentif nakes pada 2021, pemerintah kota masih menunggu informasi yang jelas dari pusat, apakah akan dibiayai oleh pemerintah pusat atau diserahkan kembali ke pemerintah daerah seperti di 2020.

“Kalau diserahkan ke pemerintah daerah, kita akan hitung dan segera kita penuhi. Jangan sampai  kembali terjadi di awal pandemi, kita menyiapkan insentif 200 ribu per hari yang hanya berjalan 2 bulan setelah itu di take over oleh pemerintah pusat yang menyebabkan dana insentif dihentikan,” terang Sulkarnain.

Adapun pembayaran nakes untuk 3 bulan pada 2020 ditetapkan hanya sebesar 60% dari angka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Artinya, besaran yang dibayarkan mengikuti angka tertinggi yang boleh dibayarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil perhitungan yang wajar,” paparnya.

“Jadi, bukan potongan. Tapi, pemerintah pusat dalam menetapkan angka pembayaran nakes itu mengikuti standar Jakarta atau Jawa yang kebutuhan biaya hidup di sana tinggi. Nah setelah kami melakukan perhitungan dan melakukan konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka angka yang wajar sesuai dengan aturan, yang bisa kita bayarkan ke nakes di Kota Kendari itu 60% dari angka yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Jadi, bukan potongan, tapi angka yang menurut kita setelah dihitung pantas diberikan ke nakes,” jelas Sulkarnian.

“Kenapa saya berikan persentase? Karena kan beda-beda, ada dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan radiologi, tenaga lab, dan lainya. Sehingga, saya pakenya persentase. Inilah yang kemudian diletakkan pada standar perhitungan masing-masing-masing,” tambahnya.

Politikus PKS ini melanjutkan, bahwa take home pay atau penghasilan nakes terdiri atas 4 item. Yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja (TKD) yang bersumber dari APBD, insentif, dan jasa medis.

Hanya memang, diakuinya 2 item yakni insentif dan jasa medis yang selalu terlambat.

“Yang bersumber dari APBD Kota Kendari itu lancar. Jadi bukan berarti mereka ini terkatung-katung. Ada pun 2 item yang selalu terlambat ini masih kita koordinasikan dengan pemerintah pusat. Jadi bukan ada kesengajaan atau kita mengabaikan,” ujarnya.

Diketahui, besaran insentif tenaga kesehatan yang menerima insentif per bulan sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat di antaranya dokter spesialis Rp15 juta, peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Rp12,5 juta, dokter dan dokter gigi Rp10 juta, perawat dan bidan Rp7,5 juta, tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta. (cr1/iis)

Facebook Comments Box