Pengamat: Pajak Sembako Ganggu Pemulihan Ekonomi

63
Dr Syamsir Nur. (FOTO:WATY/BKK)

KENDARI, BKK- Rencana pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai (PNN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako) bakal semakin mempersulit pemulihan ekonomi di tengah pendemi Covid-19.

Hal ini diutarakan Pengamat Ekonomi Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Syamsir Nur, Minggu (13/6). Menurut dia, pemberlakuan pajak sembako dapat menimbulkan beban yang meningkat terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Artinya semua kelompok masyarakat baik itu masyarakat menengah maupun masyarakat berpendapatan tinggi maupun menengah ke bawah akan kena tarif pajak nah kenaikkan pajak bagi masyarakat itu akan menjadi beban. Karena itu akan mengurangi daya beli,” jelasnya.

Syamsir menuturkan, dampak pandemi masih dirasakan masyarakat hingga saat ini. Terkhusus dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan hidup.

“Secara makro, kemampuan sektor konsumsi dalam memulihkan perekonomian saat ini justru semakin terganggu. Sebab sektor konsumsi adalah komponen pembentuk pertumbuhan hingga di level daerah,” ujarnya.

Syamsir menyebut, sektor konsusmi masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonominya Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Seharusnya melakukan upaya perolehan penerimaan lain yang menyasar ke pelaku usaha yang selama ini melakukan kegiatan investasi berorientasi ekspor. Mereka (pemerintah, red) itu punya tax holiday (pembebasan beberapa jenis pajak). Jadi sebaiknya ini (rencana pemberlakuan pajak sembako, red) perlu ditinjau ulang,” katanya.

Syamsir mengungkapkan, dalam draf Rancangan Undang-Undang ketentuan umum perpajakan menyebutkan sedikitnya ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok ini. Yakni PPN final 1%, tarif rendah 5%, dan tarif umum 12%. (cr4/man)

Facebook Comments Box