Polda Periksa Wabup Konkep Jumat Nanti

354

KENDARI, BKK- Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) berencana memeriksa Wakil Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Andi Muhammad Lutfi, berkait kasus dugaan penyelewengan Rp9,5 miliar uang kas Bank Sultra Cabang Konkep.

“Perkembangan kasus di Bank Sultra, hari ini (kemarin, red) penyidik melayangkan surat panggilan untuk Wakil Bupati Konkep. Agendanya, hari Jumat (7/5) diperiksa untuk dimintai keterangan,” ujar Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat (Kasubbidpenmas) Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, Senin (3/5), saat ditemui di ruang kerjanya.

Soal apa keterlibatan Wabup Konkep dalam kasus tersebut, Dolfi enggan berkomentar banyak.

Yang jelas, kata dia, keterangan yang bersangkutan dibutuhkan dalam penyelidikan kasus tersebut.

“Hari Jumat ini baru pertama diperiksa, sebelumnya belum diperiksa. Yang jelas, dimintai keterangan,” papar Dolfi.

Dalam kasus ini, kata Dolfi, pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi, di antaranya 7 kepala desa, 9 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta beberapa pegawai bank.

“Rencana masih ada beberapa yang dimintai keterangan, selain wakil bupati, ada 2 orang dari pihak perusahaan yang ada di sana,” beber Dolfi.

Selain memeriksa saksi-saksi, terang dia, penyidik telah melakukan ekspos ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkait kerugian negara dalam kasus ini.

“Ekspos ke BPK dilakukan hari ini (kemarin, red). Belum ada penetapan tersangka,” kata Dolfi.

Diberitakan, dugaan penyelewengan anggaran kas operasional di Bank Sultra Cabang Konkep dilaporkan mencapai Rp9,5 miliar, terjadi sejak 2018 hingga 2020. Penyelidikan kasus oleh Ditreskrimsus Polda Sultra dimulai Maret 2021.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Sultra Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Ferry Walintukan menerangkan, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan.

“Gelarnya (perkara) dilakukan pada Jumat (16/4) lalu. Penetapan tersangka belum,” ujar Ferry

Lebih jauh, Ferry menerangkan, modus kasus tersebut menggunakan slip setoran palsu, dananya mengalir ke pihak ketiga, yakni perusahaan investasi, istri pejabat (Bank Sultra), dan kepala desa (kades).

“Kerugian masih sesuai laporan yakni Rp9,6 miliar,” ungkap Ferry.

Pihak Bank Sultra mengeluarkan rilis soal penyelewengan dana kas operasional tersebut setelah kasus ini mencuat.

Dalam rilis yang diterima wartawan koran ini, pengungkapan kasus ini dilakukan setelah Abdul Latif didefinitifkan menjadi direktur utama (dirut) di bank milik pemerintah daerah tersebut, Jumat (26/3).

Dugaan tindak pidana fraud diduga dilakukan Kepala Cabang Pembantu Bank Sultra di salah satu kabupaten pemekaran berinisial IJP.

Pihak Direksi Bank Sultra kemudian melakukan tindakan penggantian pimpinan kantor, dan menarik IJP di kantor pusat untuk investigasi mendalam.

Direktur Utama Bank Sultra Abdul Latif  kemudian memberikan kuasa kepada salah satu stafnya, untuk melaporkan kasus ini ke Ditkrimsus Polda Sultra.

“Dugaan tindakan fraud ini sudah saya laporkan di Polisi. Saya  memberikan kuasa direksi kepada salah satu staf untuk mengadukan secara resmi di Ditreskrimsus Polda Sultra,” tulis Abdul Latif dalam rilisnya yang diterima wartawan koran ini, Senin (12/4).

“Tindakan ini dilakukan untuk menelusuri modus yang dilakukan IJP serta aliran dana termasuk siapa saja yang diduga terlibat dalam tindakan penyalahgunaan uang operasional tersebut,” tambahnya.

Abdul Latif menegaskan, dana yang diduga disalahgunakan IJP merupakan uang operasional kantor, bukan uang nasabah.

“Jadi saya tegaskan lagi, dana yang diduga disalahgunakan merupakan uang operasional kantor, tidak ada sepeser pun uang nasabah. Jadi uang nasabah saya jamin aman,” tutupnya. (cr2/iis)

Facebook Comments