Mantan Kadis Dikbud Konsel Bakal Diperiksa

116
Suasana pemeriksaan saksi.

ANDOOLO, BKK – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan (Konsel) bakal memanggil mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat untuk dimintai keterangan terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) kenaikan pangkat.

Saat ini penyidik Kejari Konsel terus mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan beberapa pejabat lingkup Pemerintah Kebupaten (Pemkab) Konsel.

Ketua Tim Penyidik Kejari Konsel, Safri Abdul Muin menegaskan siapapun yang terlibat dalam kasus kenaikan pangkat, Kejari Konsel akan membuktikan kesungguhannya dalam pengungkapan kasus kenaikan pangkat tersebut.

“Beberapa orang saksi akan di panggil lagi dalam pekan depan untuk di periksa diantaranya pihak BKPSDM dan Bendahara Dikbud Konsel, terkait penyidikan kasus kenaikan pangkat, ” katanya.

Selain itu juga, tambah dia, akan memanggil mantan Kadis Dikbud Konsel terkait dengan tanda tangannya yang tertera dalam penetapan angka kredit untuk beberapa orang guru. “Insyaallah, surat panggilannya akan di kirim Selasa, 18 Mei 2021,” ujarnya.

Ia menegaskan, akan menuntaskan kasus kenaikan pangkat jabatan fungsional guru ini. “Jadi saya tegaskan akan memburu semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Karena kami telah mengantongi beberapa nama. Sekarang sudah dalam proses penyidikan dan sudah kami periksa 53 orang guru sebagai saksi. Untuk pengungkapan kasus ini dalam tahap penyelidikan sudah kami periksa mantan Kadis Dikbud,” jelas mantan Kasi Intel Kejari Ternate ini.

Ia menjelaskan, kasus kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional guru periode April 2020 ini, tidak melalui prosedur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010, tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya serta peraturan pemerintah nomor 99 THN 2000 tentang kenaikan pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

“Setelah diperiksa dari pihak BKPSDM dan Dinas Dikbud Konsel, langkah yang ditempuh tim penyidik tempuh, akan mnyurati pihak Labfor Polri Cabang Makassar untuk penelitian terhadap dokumen/barang bukti dalam tindak pidana korupsi. Jadi saya mohon bersabar teman-teman insan pers dan seluruh masyarakat pencari keadilan,” tegasnya.

Dalam kasus ini, kata dia, tim penyelidik  menemukan ada perbuatan melawan hukum dan ada peristiwa pidana, sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan dalam penyidikan ini, penyidik hanya membutuhkan minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, untuk menentukan siapa-siapa yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini, itulah yang akan di tetapkan sebagai tersangka. (ril/nan)

Facebook Comments