Gegara Absen, 113 Guru di Buteng Tak Terima TPP

62
Samrin Saerani

LABUNGKARI, BKK – Sebanyak 113 Guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Buton tengah (Buteng) tak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Ironisnya, alasan tidak terimanya TPP ini disebabkan oleh diri pribadi seorang guru, namun karena fasilitas sekolah yang kurang memadai.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buteng, Samrin Saerani, saat ditemui diiruang kerjanya, Senin (3/5). Kata dia, sejauh ini alasan tidak terimanya TPP itu dikarenkan kehadiran para guru tidak terdata dalam absen finger (alat absen digital).

“Jadi untuk mengukur kehadiran seseorang itukan harus pakai mesin, ternyata sebagian tidak menggunakan mesin, ada juga yang menggunakan mesin namun setelah dibawah di BKPSDM datanya tidak bisa kita ambil entah itu rusak atau memang itu tidak berfungsi,” katanya.

Menurut Samrin, tidak dibayarkannya TPP itu sudah sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Buteng Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberian TPP ASN Buteng, dimana kehadiran menjadi dasar untuk pemberian tunjangan itu. Berdasarkan perbup tersebut absen yang mengunakan mesin yang diakui untuk menjadi dasar, mengingat absen manual yang ditanda tangani sendiri rentan manipulasi dan diragukan kebenarannya.

“Sudah menjadi standar, untuk mengukur kehadiran ASN pemkab buteng mengunakan alat apsen finger yang dianggarkan memgunakan uang daerah kabupaten Buton Tengah dan sekolah bisa juga menggunakan dana BOS untuk mengangarkan alat apsen itu. Ini sudah sangat tepat karena kalau menggunakan tanda tangan sendiri kapanpun bisa dibuat. Siapa yang jamin itu manipulasi atau tidak, bila menggunakan tandatangan biasa otomatis kami tidak bisa memverifikasi mau terima atau tidak,” jelasnya.

Dijelaskan, pemberian TPP Guru ini hanya diberikan kepada guru pns yang belum memiliki sertifikasi. Untuk Besaran TPP guru yakni sekitar satu juta seratus lebih.

Kepala BKPSDM Buteng ini mengaku pad 2020 akhir pihaknya telah mengingatkan seluruh sekolah untuk menerapkan absen digital tersebut. Himbauan tersebut disampaikan sejalan dengan ketentuan mekanisme pemerimaan TPP.

“Kita sudah pernah ingatkan itu, jadi kalau yang ada fingernya tapi tidak berfungsi kita suruh ganti, kalau belum ada bisa diadakan. Karena apabila alat finger tersebut tidak ada atau tidak difungsikan maka pihaknya memastikan sampai kapanpun TPP Guru tidak bisa dibayarkan,” tandasnya. (r3/nan)

Facebook Comments