Komisi IV “Garap” Dugaan Penggelapan Anggaran Masjid Al Kautsar Kendari

431
La Ode Frebi Rifai. (FOTO: AINI/BKK)

KENDARI, BKK- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait, atas dugaan adanya penggelapan anggaran yang dikelola pengurus Masjid Raya Al Kautsar Kendari.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sultra La Ode Frebi Rifai, Selasa (13/4).

Frebi mengatakan, pihaknya menerima laporan dari Forum Komunikasi Jamaah (FKJ) Masjid Al Kautsar Kendari bahwa pengurus masjid yang baru diangkat Gubernur Ali Mazi tidak transparan dalam mengelola keuangan masjid, utamanya pada anggaran yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi maupun sumbangan jemaah masjid.

“Ada beberapa hal yang mereka anggap tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan. Jadi, memang dalam 2 minggu ke depan kita akan lakukan RDP untuk menghadirkan pihak terkait. Kita akan audit administrasi dan fisik. Nanti akan dicek semua dokumennya,” ujar Frebi.

Beberapa hal krusial lain yang menjadi dugaan penggelapan anggaran, lanjut Frebi, seperti adanya pengurus masjid yang mendapat honor dobel. Padahal, kata dia, honor pengurus Masjid Al Kautsar telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur yang dibiayai oleh APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah).

“Ada katanya yang dibiayai melalui sumbangan jemaah juga. Cuma ini kan seharusnya tidak boleh pengurus jemaah yang dari ASN. Tidak boleh lagi ada honor-honor tambahan,” katanya.

“Kemudian, kita juga dapat laporan kalau ada zakat di tahun 2020 itu yang tidak tersalurkan. Nah, ini yang bakal kita tanyai keterbukaannya. Kalau tidak ada keterbukaan, maka jalan satu-satunya kita audit di inspektorat,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua FKJ Masjid Al Kautsar H Hamin Hado melaporkan ke DPRD Sultra, Senin (12/4), mempertanyakan pertanggungjawaban pengurus Masjid Al Kautsar periode 2020-2023 dalam anggaran 2020.

“Yaitu saldo kas pengurus lama ke pengurus baru sebesar Rp 178 juta sekian, bantuan Covid-19 APBD 2020 sebesar Rp120 juta, hasil kotak amal dari Januari-Desember 2020 sebesar Rp667 juta, pungutan retribusi PKL dan parkir kendaraan, dan pembayaran honor pengurus masjid setiap bulan tanpa sepengetahuan jemaah Masjid Al Kautsar yang menghabiskan saldo kas sekitar 80%,” urainya.

Hamin mengatakan, sampai sekarang pengurus masjid belum memberikan penjelasan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Masjid Al Kautsar. Menurutnya, manajemen pengurus Masjid Al Kautsar terkesan menerapkan manajemen pengelolaan keuangan masjid yang tertutup. (cr6/iis)

Facebook Comments