Gubernur Tunjuk La Ode Mustari Jabat Plt Sekwan Sultra

39
La Ode Mustari.

KENDARI, BKK- Gubernur Ali Mazi menunjuk Asisten III La Ode Mustari untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), usai ditinggalkan Trio Prasetio Prahasto yang dimutasi ke jabatan fungsional pada 6 April lalu.

“Jabatan sekwan ini kan tidak bisa kosong. Sekwan yang kemarin itu sudah menduduki jabatan fungsional yang semestinya sebentar lagi pensiun. Tapi karena dia fungsional, sehingga ditambah 2 tahun lagi,” ujar La Ode Mustari saat ditemui, Selasa (13/4).

“Nah, ketika kosong, maka Gubernur harus mengisi. Kebetulan saya yang ditunjuk Gubernur Senin siang, 12 April. Sudah ada (surat keputusan) SK-nya. Saya sebagai pelaksana tugas,” tambahnya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Sultra H Bustam menyayangkan jabatan sekwan yang dalam 4 tahun terakhir hanya diisi oleh pelaksana tugas.

Pihaknya menilai, tidak adanya sekwan definitif membuat kerja-kerja Sekretariat DPRD Sultra terbatas, utamanya dalam memenuhi hak-hak ke-45 anggota dewan.

“Kami di sini sudah 4 tahun sekwan-nya plt, belum pernah ada definitif. Bagaimana sekwan bisa mempergunakan haknya untuk bisa memfasilitasi anggota DPRD sesuai dengan yang diperintahkan undang-undang (UU),” ujar Bustam.

Bustam juga menyinggung masih adanya 12 organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas yang berstatus plt.

“Kami di Komisi I yang membidangi pemerintahan secara umum sudah memberikan warning. Bahkan ada 12 OPD yang hari ini plt. Memang, komunikasi yang macet selama ini antara DPRD dengan pemda, kurang harmonis. Padahal seharusnya kedua lembaga ini membangun kemitraan yang baik,” kata Bustam.

Terpisah, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menjelaskan, pergantian Sekretaris DPRD memang hak prerogatif gubernur untuk mengangkat dan memberhentikan.

Hal itu, ungkap dia, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Tetapi, atas dasar persetujuan pimpinan DPRD Provinsi dan menerima masukkan dari fraksi-fraksi. Kami memang tidak menolak, tetapi regulasinya itu harus ditegakkan,” ujar Shaleh.

Ia melanjutkan, bahkan dalam keputusan pengangkatan eselon, DPRD Sultra seharusnya juga dilibatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

“Tetapi, kami melihat banyaknya eselon yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidangnya. Begitu pula dengan manajemen ASN hari ini yang menurutnya terkesan amburadul.”

“Harusnya dikoordinasikan ke kita. Karena dari komunikasi, tentunya kita bisa mengambil sikap seperti apa. Rule of law dalam penegakkan aturan tata kelola birokrasi. Termasuk yang kita lihat juga, kepala dinas dalam 3 bulan masa pindah 2 kali. Bagaimana kita bisa mengelola tata pemerintahan yang benar dan baik, kalau ini tidak sesuai,” semprot politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdurrahman Shaleh. (cr6/iis)

Facebook Comments