Demokrat Sultra: Terbukti Demokrat versi Moeldoko Itu Abal-Abal

75
Muhammad Endang SA

KENDARI, BKK- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Endang SA menyebut keputusan pemerintah menolak Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) Deliserdang membuktikan Demokrat versi Moeldoko itu abal-abal.

“Kita sangat bersyukur dan berterima kasih dengan ditolaknya permohonan pengesahan KLB di Deli Serdang 5 Maret lalu. Jadi terbukti bahwa Demokrat versi Moeldoko itu abal-abal,” ujar Endang melalui sambungan selulernya, Rabu (31/3).

Endang mengungkapkan, pihaknya tegak lurus dengan kepemimpinan Partai Demokrat dibawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bahwa adanya beberapa anggota DPC yang di pihak Moeldoko, kata Endang, hanya segelintir oknum yang suaranya tidak dapat diperhitungkan.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diketahui menolak legalitas kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

“Pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil KLB di Deli Serdang Sumut tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (31/3).

Yasonna menuturkan, bahwa dari hasil pemeriksaan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik yang dipersyaratkan, masih terdapat kelengkapan yang belum dipenuhi oleh pihak Moeldoko.

“Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC,” kata Yassona.

Ia menguraikan, pada tanggal 16 Maret 2021, Kemenkumham telah menerima surat dari Moeldoko dan Johnny Allen tertanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang.

“Dari verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan surat tertanggal 11 Maret 2021 yang memberitahukan kepada penyelenggara KLB Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan,” ujarnya

Kemenkumham, kata Yassona, telah menyampaikan beberapa tambahan dokumen untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017 dan telah memberi batas waktu yang cukup atau 7 hari untuk memenuhi persyaratan yang dimaksud. Namun, dari waktu yang diberikan, dokumen yang disyaratkan belum juga dilengkapi. (cr6/iis)

Facebook Comments