Hari Ini, Sidang Pembuktian Gugatan Sengketa Pilkada Konsel di MK

115
Aliudin

KENDARI, BKK – Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) 2020.

Sidang digelar dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi dan/ahli secara daring serta penyerahan dan pengesahan alat-alat bukti tambahan dimulai Rabu (3/3) pukul 08.00 WITA.

“Iya, kita lanjut ke sidang pembuktian besok (hari ini, red),” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konsel Aliudin, Selasa (2/3).

Aliudin mengatakan, untuk sidang pembuktian nanti, pihaknya telah menyiapkan sejumlah alat bukti dan saksi. Hal itu tidak lain untuk membantah dalil-dalil yang diajukan pemohon, yakni pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Konsel Muhammad Endang SA-Wahyu Ade Pratama.

“Insya Allah kita siap bersidang kembali. Kita ikuti tahapannya. KPU Konsel telah bekerja sesuai prosedur. Jadi, kita serahkan ke MK untuk menilai ditolak tidaknya permohonan atau seperti apa putusannya di akhir,” kata Aliuddin.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Pengawasan KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) Ade Suerani mengatakan, KPU hanya diperbolehkan menghadirkan maksimal 4 orang saksi dalam sidang pembuktian nantinya.

“Rinciannya, yakni 1 orang saksi ahli dan 3 orang saksi fakta. Sidang bakal dilakukan terbuka dan masyarakat bisa mengaksesnya melalui siaran langsung kanal Youtube Mahkamah Konstitusi,” ujar Ade.

Untuk saksi ahli, kata Ade, KPU Konsel bakal menghadirkan pihak yang paham betul mengenai mekanisme kepemiluan. Sementara saksi fakta yakni pihak yang melaksanakan pemilihan. Namun, pihaknya belum bisa membeberkan siapa yang akan bersaksi nantinya.

“Nanti di persidangan akan dibuka semuanya,” tambah Ade.

Gugatan Pilkada Konsel diketahui dibawa oleh pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Muhammad Endang SA-Wahyu Ade Pratama. Dalam permohonannya, pihaknya mendalilkan 7 pokok gugatan.

Diantaranya mahar politik dalam tahapan pencalonan yang dilakukan paslon petahana, politik uang, pelanggaran pelibatan aparatur sipil negara (ASN), camat, dan kepala desa,  kampanye hitam, adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Konsel, keberatan-keberatan yang diajukan saat rekapitulasi tingkat kabupaten, serta penyalahgunaan wewenang Surunuddin sebagai calon petahana.

Agenda pembuktian akan digelar hingga 5 Maret 2021. Setelah itu, MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada rentang 8-18 Maret 2021. Sedangkan putusan akhir akan disampaikan pada 19-24 Maret 2021.(cr6/nan)

Facebook Comments