DPD Demokrat Sultra Solid Dukung AHY

300
Agus Harimurti Yudhoyono vs Moeldoko

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Endang SA memastikan seluruh kader di Bumi Anoa solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPD) Demokrat di 17 kabupaten/kota, kata Endang, telah menandatangani surat loyalitas kepada AHY ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat.

LAPORAN: AL QARATU AINI, KENDARI.

“Demokrat di Sultra, berdasarkan aspirasi mayoritas kader, senior, dan pendiri, kita tetap ikut pada Pak AHY. Karena sesuai dengan konstitusi serta AD/ART (anggaran dasar dan rumah tangga), itu yang diakui pemerintah kita,” ujar Endang, Selasa (9/3).

Endang mengatakan, seluruh kader Demokrat di Sultra sepakat menolak adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mendapuk kepemimpinan baru mantan panglima TNI, Moeldoko.

Meskipun ia tidak menampik kemungkinan ada pihak yang merayu kader Demokrat di Sultra agar ikut KLB.

“Kalau ajakan itu mungkin saja pasti ada. Tetapi dari kader aktif, itu kita tetap solid. Baik secara surat maupun lisan, DPC dan DPD itu hanya mengakui AHY sebagai ketua umum,” ujarnya.

Sebelumnya, Endang yang menghadiri Commander’s Call Ketua DPD Partai Demokrat Se-Indonesia yang digelar DPP Demokrat di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat pada Minggu (7/3), menyampaikan pernyataan sikapnya setia pada kepemimpinan AHY dan tidak mengakui keabsahan KLB di Deli Serdang yang digelar pada Jumat (5/3).

“Saya, atas nama DPC, DPAC, dan DPART Sulawesi Tenggara, menyatakan menolak pelaksanaan KLB ilegal beserta segala produknya. Lebih baik mati daripada mundur dan berkhianat,” kata Endang.

Ketua Umum AHY sendiri diketahui telah melaporkan perihal kudeta Demokrat kepada Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mengutip siaran daring di kanal Youtube Kemenkopolhukam, Senin (8/3), dalam pertemuan tertutup itu, AHY mengadukan situasi terkini yang tengah dihadapi partai berlambang mercy tersebut.

“Jadi memang situasinya seperti ini. AD/ART kami sudah disahkan di 2020. Wah, ini gak bisa nih begini, ini kan sama saja kita direbut kedaulatannya. Olehnya kami langsung melakukan apel siaga rapat virtual bersama DPC, kalau Ketua DPD-nya itu langsung datang,” ungkap AHY.

Partai Demokrat saat ini tengah menghadapi situasi yang pelik. Sejumlah kadernya menggelar KLB yang disebut AHY merupakan ilegal dan tidak sesuai dengan AD/ART partai politik.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah memang tidak bisa melarang atau membubarkan saat berlangsungnya KLB tersebut. Hal itu sama berlakunya tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

“Tetapi, berdasarkan hukum, kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah,” kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenkopolhukam RI.

Mahfud menuturkan, berdasarkan AD/ART bernomor MHH/9 Tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020 yang dipegang oleh Kemenkumham dari hasil Kongres V Partai Demokrat di 15 Maret 2020 lalu, yang menjadi Ketua Umum Demokrat sampai saat ini adalah AHY.

“Nanti, akan timbul persoalan apakah AD/ART yang menjadi dasar KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak, kita akan nilai secara terbuka dari logika-logika hukum. Kalau nanti ada yang mengajukan perubahan, kita tanya bagaimana mengubahnya, siapa yang mengubahnya, forumnya apa, siapa-siapa yang hadir. Itu semuanya akan kita nilai,” ujarnya. (*)

Facebook Comments Box