Badan Kehormatan DPRD Sultra Didesak Beri Sanksi Oknum Dewan Mesum

78
Massa demonstrasi menuntut Badan Kehormatan DPRD Sultra segera memberikan saksi bagi oknum dewan mesum. (FOTO: AINI/BKK)

KENDARI, BKK- Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara (Sultra) menuntut Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra untuk memberi sanksi terhadap oknum anggota dewan yang diduga berbuat mesum di dalam mobil di pinggir jalan, yang kedapatan oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang sedang melakukan patroli.

Tuntutan itu mereka sampaikan dalam aksi demonstrasi di gedung Sekretariat DPRD Sultra, Senin (1/3).

Koordinator aksi, Alzin dalam orasinya mengatakan, Badan Kehormatan harus segera memberikan sanksi terhadap oknum dewan atas dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

Yang mana oknum pria diduga adalah anggota DPRD Sultra dan oknum wanita merupakan anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Keduanya disinyalir berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

“Tindakan yang dilakukan 2 oknum dewan ini bukan tindakan wajar yang dilakukan oleh wakil rakyat. Terlebih, kejadiannya dilakukan di tempat umum. Sangat tidak bermoral,” ujar Alzin.

Gerakan Pemuda Sultra, kata Alzin, mengaku kecewa dengan tindakan nyeleneh wakil mereka di DPRD Sultra, yang merupakan representasi Daerah Pemilihan (Dapil) Muna dan Muna Barat (Mubar).

“Olehnya itu kami minta, karena ada pihak kepolisian juga yang menjadi saksi. Maka, harus segera ditindaklanjuti, diberi sanksi atas kejadian tersebut,” tambahnya.

Menanggapi tuntutan ini, anggota DPRD Sultra Fraksi Demokrat, Abdul Salam Sahadia menyatakan, pihaknya belum mengetahui pasti perkara itu.

Ia bersama anggota Badan Kehormatan lainnya berjanji akan memastikan lebih dahulu kebenaran oknum dewan yang dimaksud, baru kemudian menindaklanjuti apa yang menjadi tuduhan.

“DPRD Sultra punya mekanisme. Jadi, kita harus pastikan dulu pelanggaran apa yang sudah terjadi untuk memastikan apa yang menjadi tuduhan. Karena sampai saat ini kami belum menerima laporan baik dari partai politik (parpol) yang bersangkutan maupun pihak kepolisian,” kata Abdul.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem La Ode Ikhsanuddin Saafi mengatakan, pihaknya akan langsung melakukan pergantian antarwaktu (PAw) terhadap 2 oknum dewan tersebut jika dugaan yang dimaksud benar-benar dapat dibuktikan.

“Kita tunggu siapa pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh persoalan itu. Karena kasus ini kan delik aduan. Apakah ada yang keberatan atau gimana, itu kita menunggu. Kalaupun ada, kita lapornya ke kepolisian,” ujar Iksanuddin.

Partai NasDem, kata Iksanuddin, akan menyikapi jika sudah jelas status dari para terduga. Sejauh ini, kepolisian melakukan tracking berdasarkan kode plat nomor mobil yang digunakan pelaku saat melakukan tindakan asusila tersebut.

“Kalau dari berita yang ada, katanya keduanya kader NasDem. Tapi kan kita perlu buktikan itu. Kalau terbukti, sanksinya jelas kita PAw sebagai anggota DPRD dan kita pecat sebagai anggota partai,” sambung Iksanuddin. (cr6/iis)

Facebook Comments