Ali Mazi Akan Wajibkan Penggunaan Kendaraan Listrik di Instansi Pemerintah

81
Gubernur Ali Mazi saat peluncuran perdana sepeda motor listrik di Sultra, Sabtu (27/2) lalu. (FOTO: Muh. Ewit Firmansyah/Diskominfo).

KENDARI, BKK- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi akan mewajibkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada instansi pemerintah, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum. Penerapannya akan dilakukan secara bertahap, dimulai tahun ini.

Ali Mazi mengungkapkan itu saat peluncuran secara perdana sebuah produk sepeda motor listrik, yang digelar di pelataran eks MTQ Square, Kendari, Sabtu (27/2).

Dalam acara yang turut dihadiri Panglima Kodam (Pangdam) XIV Hasanuddin Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Andi Sumangerukka, Gubernur Ali Mazi sempat mencoba mengendarai sepeda motor listrik itu. Pangdam juga.

Ali Mazi mengatakan, pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi peluncuran kendaraan bermotor listrik berbasis baterai itu di Sultra, karena merupakan bentuk dukungan atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Gubernur melanjutkan, pemerintah provinsi  telah menyiapkan 2 peraturan gubernur (pergub) tentang kendaraan listrik.

Pertama, pergub tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kedua, pergub tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada 2021.

Menurut Ali Mazi, rancangan pergub tersebut sedang dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kebijakan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Sultra diarahkan pada 3 hal. Pertama, menjaga kelestarian lingkungan alam Sultra. Kedua, mendukung program pemerintah untuk efisiensi energi dan mengurangi polusi di bidang transportasi. Ketiga, mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan listrik untuk percepatan peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi berbasis baterai,” papar Ali Mazi.

Orang nomor satu di Bumi Anoa ini menambahkan, strategi yang ditempuh pemerintah daerah antara lain, kewajiban penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada instansi pemerintah, otorita pengelola kawasan, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum, secara bertahap.

“Selain itu, memberikan insentif bagi pemilik dan atau pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemberian insentif bagi industri yang berlokasi di daerah untuk memproduksi atau merakit kendaraan bermotor listrik beserta usaha pendukungnya,” jelasnya.

Strategi lainnya, sambung dia, pengendalian penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kebutuhan, kesiapan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, tambah dia, di masa-masa mendatang dibutuhkan infrastruktur penunjang berupa stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

“Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan kepada PT PLN (Persero) agar segera mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut sebagai institusi yang ditugaskan oleh pemerintah pusat. Saya juga menginstruksikan kepada bupati atau wali kota se-Sultra, para kepala kantor wilayah instansi vertikal, dan para kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lingkup pemprov, agar pada pengadaan kendaraan operasionalnya pada 2021 mengadakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” ungkapnya.

Peluncuran sepeda motor listrik dihadiri Direktur Utama (Dirut) PT Wika Industri Manufaktur (WIMA) Muhammad Samyarto.

PT WIMA merupakan perusahaan joint venture antara PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi dengan PT GESITS Technologies Indo.

Perusahaan ini bergerak di bidang industri manufaktur dan perakitan, khususnya di sepeda motor listrik. PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi merupakan anak perusahaan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, salah satu perusahaan BUMN. (cr3/iis)

Facebook Comments