Sengketa Pilkada Konsel, MK Ditantang PSU atau Diskualifikasi

82

KENDARI, BKK – Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) 2020 dipastikan bakal berlanjut ke sidang pembuktian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang pembuktian alat bukti dijadwalkan dalam rentang 19 Februari hingga 5 Maret mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konsel Aliudin menjelaskan, perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Konsel, Muhammad Endang SA-Wahyu Ade Pratama, tidak diumumkan dalam putusan sela rentang waktu 15-17 Februari.

Maka, kata dia, otomatis bakal berlanjut ke persidangan pembuktian dalam arti menghadirkan dokumen atau surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan/atau alat bukti petunjuk lainnya.

“Sengketa Pilkada Konsel bakal berlanjut ke sidang pembuktian pemeriksaan. Nah, KPU sebagai termohon tentu siap. Kita ikuti tahapannya,” ujar Aliudin, Kamis (18/2).

Ia melanjutkan, KPU belum menerima panggilan sidang lanjutan dari MK, tetapi yang pasti pihaknya didampingi kuasa hukum sangat yakin dapat memenangkan gugatan.

“Insya Allah KPU sudah bekerja sesuai prosedur. Kami serahkan ke MK untuk menilai ditolak tidaknya permohonan atau seperti apa putusannya di akhir,” sambungnya.

Diketahui, paslon petahana Surunuddin Dangga-Rasyid unggul dengan perolehan 75.985 suara. Sementara pasangan Endang-Wahyu mendapat 73.459 suara, sedangkan Rusmin Abdul Gani-Senawan Silondae meraih 20.606 suara.

Dalam sidang pendahuluan, Rabu (27/1), Endang-Wahyu mendalilkan 7 pokok permohonan. Secara umum, di antaranya berkaitan dengan mahar politik dalam tahapan pencalonan yang dilakukan paslon petahana, politik uang, pelanggaran pelibatan aparatur sipil negara (ASN), camat, dan kepala desa,  kampanye hitam, adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Konsel, keberatan-keberatan yang diajukan saat rekapitulasi tingkat kabupaten, serta penyalahgunaan wewenang Surunuddin sebagai calon petahana.

MK Ditarik-tarik ke Urusan Pidana

KPU Konsel diwakili kuasa hukumnya, Baron Harahap mengatakan, dari 7 pokok permohonan pemohon, hanya 2 hal yang berkaitan dengan KPU, sementara objek perkara adalah keputusan KPU Konsel atas pleno hasil perhitungan suara pada 16 Desember 2020.

“Mahkamah tidak boleh ditarik-tarik untuk menangani dugaan kasus pidana. Sebab secara proporsional kewenangan kelembagaan telah dibagi Pasal 152 mengatur secara tegas berkaitan dengan dugaan tindak pidana senyatanya merupakan kewenangan bawaslu untuk menanganinya,” ujar Baron dalam sidang jawaban termohon, Rabu (3/2).

Di satu sisi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Konsel menilai bahwa sebagian besar dalil-dalil yang diajukan Endang-Wahyu sudah selesai ditangani, beberapa dari aduan mengenai kampanye hitam, politik uang, dan mahar politik tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur formal dan materiil.

“Tapi, karena diangkat kembali ke ranah MK, tergantung majelis hakim yang akan memutuskannya,” ujar Ketua Bawaslu Konsel Hasni, Kamis (18/2).

Bawaslu Konsel, kata Hasni, siap bersaksi lebih lanjut untuk memberikan keterangan di MK bahwa pelaksanaan Pilkada Konsel 2020 telah berlandaskan asas luber dan jurdil.

Sementara kuasa Hukum Surunuddin-Rasyid, Andre Darmawan menilai, dalil-dalil yang diajukan pihak Endang-Wahyu bukan terkait selisih hasil perolehan suara, tetapi pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya telah selesai diproses Bawaslu.

“Kita yakin bahwa MK pasti akan menolak gugatan ini. MK kan harusnya menangani masalah perselisihan hasil. Karena kalau masalah pelanggaran itu sudah ada ranahnya masing-masing, sudah diselesaikan di Bawaslu. Jadi kita yakin bahwa gugatan daripada pemohon pasti ditolak,” kata Andre Darmawan, Kamis (18/2).

Diskualifikasi atau PSU

Calon Bupati Konsel Muhammad Endang SA mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan ke MK karena memiliki legal standing yang jelas. Ia mengklaim, ada pelanggaran yang dilakukan oleh petahana secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Makanya, lebih baik kami kanalisasi (dugaan kecurangan) itu melalui jalur hukum yang tersedia. Kami sudah menyiapkan 77 orang saksi. Mereka itu semua yang melihat, mengetahui, dan merasakan daripada peristiwa kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Konsel 2020,” ujar Endang, Kamis (18/2).

Endang menuturkan, dengan selisih suara yang memenuhi ambang batas yakni 1,5% dari paslon petahana, maka MK bakal mengabulkan salah satu permohonannya yakni mendiskualifikasi paslon petahana atau dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).

Politikus Partai Demokrat ini mengklaim bahwa petahana telah melakukan mobilisasi politik dengan memanfaatkan pengaruhnya di lembaga pemerintahan Konsel. Pihaknya menilai bahwa dari tahapan pencalonan hingga hari pemungutan suara, ada skenario untuk mempertahankan rezim Surunuddin.

“Andai ada tahap 2 (pemungutan suara), saya yakin petahana kalah. Lihat saja, pelibatan sumber daya pemerintah di semua level dilakukan,” katanya.

Olehnya, Endang berharap, MK dapat mengabulkan permohonannya.

“Kalau saya ditanya, tentu inginnya petahana didiskualifikasi. Tetapi kalau kita lihat suara hati rakyat, ya PSU, kita tanding ulang,” imbuhnya. (cr6/iis)

Facebook Comments