MK Setop Sengketa Pilkada Wakatobi

66
Anwar Usman.

KENDARI, BKK- Mahkamah Konstitusi (MK) menilai gugatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wakatobi tidak memiliki kedudukan hukum.

Karena itu, MK menyatakan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHP) Nomor Perkara 54/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Wakatobi Arhawi-Hardin Laomo tidak relevan untuk dilanjutkan.

Hal itu disampaikan dalam sidang pengucapan putusan dan ketetapan perkara perselisihan Pilkada 2020 yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, Rabu (17/2).

“Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian eksepsi pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum,” ujar anggota MK Wahiduddin Adams membacakan eksepsi.

Wahiduddin menjelaskan bahwa MK menilai permohonan PHP Pilkada Wakatobi tidak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara. Yang mana perbedaan perolehan suara pemohon mencapai 3,3%, sementara berdasarkan jumlah penduduk Wakatobi, UU mengatur maksimal selisih 2%.

“Perolehan suara pemohon adalah 29.901 suara, sedangkan perolehan pihak terkait yakni paslon peraih suara terbanyak (Haliana-Ilmiati Daud) adalah 31.937 suara. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 2.036 suara (3,3%) atau lebih dari 1.237 suara,” kata Wahiduddin.

Selain itu, MK menilai bahwa dalil-dalil pemohon akan ketidaksesuaian jumlah suara sah dan tidak sah dengan daftar pemilih tetap (DPT) dalam daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara (TPS), surat pemberitahuan memilih yang tidak terdistribusi, penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, politik uang dan barang, serta intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung paslon, termohon tidak dapat dibuktikan atau tidak benar adanya.

“Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagaimana syarat formal dalam mengajukan PHP. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian,” tambah Wahiduddin.(cr6/iis)

Facebook Comments