Hugua: Hampir Pasti Tidak Ada Pilkada 2022

29
Hugua

KENDARI, BKK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hugua mengatakan, Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu hampir dipastikan kandas di tengah jalan atau tidak akan dilanjutkan pembahasannya.

“Kalau saya lihat arah-arahnya semua fraksi, artinya, sepakat agar revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sepertinya tidak jadi dibahas di DPR-RI,” ujar Hugua, Senin (22/2).

Mayoritas fraksi di DPR-RI, ungkap dia, telah membuat komitmen untuk tidak melanjutkan pembahasan. Hal itu sejalan dengan pemerintah pusat yang menegaskan tidak berencana untuk merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

“Fraksi-fraksi, seperti, PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PPP, dan lainnya kan sudah oke. Mayoritas sudah sepakat untuk tidak membahas lagi. Jadi, hampir saya pastikan–tanpa mendahului masa sidang–tetapi begitu tidak masuk di prolegnas (program legislasi nasional), maka dipastikan bahwa tidak akan ada pilkada di 2022 dan 2023,” tambahnya.

PDIP sendiri, kata Mantan Bupati Wakatobi ini, konsisten untuk tidak membahas RUU Pemilu sejak keputusan Kongres V PDIP 2019 lalu.

“Pertanyaannya, ini kan di UU baru mau dilaksanakan serentak, belum digelar. Jadi, kenapa lagi mau direvisi,” ujarnya.

Menurut Hugua, persoalan penjabat (pj) yang akan banyak ditunjuk nantinya karena pelaksanaan pemilihan yang baru dilakukan serentak di 2024 tidak bisa dijadikan alasan untuk dilakukannya revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

“Kalau baru dilaksanakan di 2024, maka kira-kira ada 278 pj yang akan ditunjuk. Nah, kalau dilakukan revisi UU Pemilu, kembali lagi serentak di 2027, berarti ada 270 yang jadi pj juga. Jadi sama aja,” tuturnya.

“Pertanyaannya, apakah itu alasan untuk dirombaknya UU yang sudah ada? Nggak ada urusan. Karena hanya beda 8 daerah saja yang bakal ditunjuk penjabat,” pungkasnya. (cr6/iis)

Facebook Comments