Gugatan Pilkada Konsel Bakal Berlanjut di MK

212

KENDARI, BKK- Gugatan perselisihan hasil pemungutan suara yang diajukan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Muhammad Endang SA-Wahyu Ade Pratama bakal berlanjut ke sidang pemeriksaan dan pengesahan alat bukti tambahan.

Mahkamah Konstitusi (MK) diketahui telah menentukan perkara-perkara mana saja yang akan terhenti di putusan dismissal.

Di antaranya, permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilkada Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dengan nomor perkara 07/PHP.BUP-XIX/2021 pengucapan dismissal dijadwalkan pada Senin (15/2) pukul 09.00 WIB.

Kemudian PHPU Kabupaten Muna dengan nomor perkara 53/PHP.BUP-XIX/2021 dijadwalkan pada Selasa (16/2) pukul 16.00 WIB, dan PHPU Kabupaten Wakatobi dengan nomor perkara 54/PHP.BUP-XIX/2021 dijadwalkan pada Rabu (17/2) pukul 13.00 WIB.

Dari 4 daerah yang bersengketa di Sulawesi Tenggara (Sultra) atas hasil Pilkada 9 Desember 2020, hanya Konsel saja yang MK tidak mengeluarkan jadwal putusan dismissal.

Mengenai kepastiannya, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra Ade Suerani mengatakan, pihaknya belum mengetahui persis apakah gugatan Pilkada Konsel bakal berlanjut ke sidang pembuktian. Pihaknya, kata dia, belum menerima panggilan dari MK untuk sidang lanjutan.

Namun, Ade menjelaskan, dalam hal perkara tidak diputuskan pada sidang pleno pengucapan putusan pada 15-17 Februari, maka permohonan pemohon itu berarti bakal berlanjut ke pemeriksaan persidangan lanjutan, yakni persidangan pembuktian; dalam arti menghadirkan dokumen atau surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan/atau alat bukti petunjuk lainnya.

“Sejauh ini baru Konkep, Muna, dan Wakatobi yang mendapat panggilan sidang di tanggal 15-17 Februari. Tetapi, KPU belum tahu persis apa isi dari persidangan itu. Putusan apa yang akan disampaikan. Cuma pengalaman (selama ini), biasanya (mengindikasikan) putusan dismissal atau ketetapan perkara gugur,” ujar Ade, Minggu (14/2).

Putusan dismissal sendiri, kata Ade, diputuskan oleh majelis hakim setelah sebelumnya melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 11 Februari lalu, bahwa tidak terpenuhinya aspek formil sebagaimana ketentuan Pasal 55 Huruf a PMK Nomor 6/2020 yakni amar putusannya tidak dapat diterima.

Memenuhi Ketentuan Selisih 1,5%

Dalam hal perkara sengketa Pilkada Konsel, gugatan Endang-Wahyu diketahui memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana ketentuan dalam pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Endang-Wahyu diketahui kalah dari calon petahana, Surunuddin Dangga-Rasyid dengan selisih suara sebanyak 1,5% atau tepatnya selisih 2.526 suara.

Endang-Wahyu yang diusung Partai Demokrat, PAN, dan Gerindra mengumpulkan suara sebanyak 73.459 suara. Sementara Surunuddin-Rasyid yang diusung Partai NasDem, PKB, PBB, PKS, dan Golkar mendapat 75.985 suara.

Di lain pihak, LSM Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif sebelumnya menilai gugatan Pilkada Konsel menjadi salah satu dari 25 perkara yang diproyeksikan akan lanjut ke tahap selanjutnya.

Peneliti KoDe Inisatif Violla Reininda dalam rilisnya, Senin (8/2), mengatakan hasil Pilkada Konsel menunjukkan ketidaktertiban administrasi penyelenggaraan, pelanggaran politik uang, perilaku pengerahan struktur pemerintah dan ASN untuk pemenangan, hingga kasus mahar politik.

Violla pun menyebutkan, bahwa dari jawaban pihak terkait secara tidak langsung mengakui bahwa adanya keterlibatan ASN dalam pemenangan calon petahana, meskipun dengan dalih bahwa merupakan inisiatif pribadi.

Jika berlanjut, gugatan Endang-Wahyu akan masuk dalam sidang pembuktian yang dijadwalkan pada 19 Februari-5 Maret mendatang. Sidang dilanjutkan usai RPH, pembahasan perkara, dan pengambilan putusan pada 8-18 Maret. Pengucapan atau putusan sidang pleno terakhir pun atas penanganan perkara perselisihan pilkada 2020 dijadwalkan pada 19-24 Maret.

Diskualifikasi Pemenang

Dalam sidang pendahuluan pada Rabu (27/1) lalu, kuasa hukum Endang-Wahyu, Veri Junaidi memaparkan 7 pokok dugaan kecurangan pilkada Konsel 2020.

Selain gugatan Endang-Wahyu pada pihak termohon yakni KPU Konsel terkait perbedaan hasil perhitungan suara, pihaknya menuntut paslon petahana untuk didiskualifikasi atas dugaan adanya praktik mahar politik, politik uang, kampanye hitam, penyelewengan kekuasaan petahana, pengerahan aparatur sipil negara (ASN), camat, dan perangkat desa untuk memenangkan Surunuddin-Rasyid.

“Kami berada disini, selain mewakili pasangan calon, juga sebagian besar masyarakat Konawe Selatan, mengharapkan keadilan dari yang mulia, ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi,” ujar Calon Bupati Konsel Muhammad Endang SA dalam sidang pendahuluan, Rabu (27/1). (cr6/iis)

Facebook Comments