Dalil Gugatan Endang-Wahyu di MK Disebut Tidak Jelas

150
Sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Bupati dan Wabup Konsel di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/2). (FOTO: AINI/BKK)

KENDARI, BKK- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menyebut permohonan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Muhammad Endang SA-Wahyu Ade Pratama tidak jelas atau kabur.

Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Bupati dan Wabup Konsel di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/2).

“Permohonan pemohon kabur. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan nyaris semua kecamatan di Konsel tidak dilakukan pemeriksaan C6 oleh KPPS sebelum menyalurkan hak pilihnya, menurut termohon dalil tersebut kabur sebab pemohon tidak menyebutkan secara pasti lokus pemilihan yang dimaksud,” ujar kuasa hukum KPU Konsel Baron Harahap di hadapan majelis hakim.

Baron menambahkan, dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2020 tidak lagi digunakan Formulir C6 seperti pada Pemilu 2019, melainkan menggunakan Formulir C Pemberitahuan-KWK.

“Selain itu, dalil bahwa hampir di seluruh TPS di Kecamatan Laonti, perhitungan suara dilakukan sebelum pukul 13.00 Wita, menurut termohon dalil tersebut sumir. Sebab pemohon tidak menyebut TPS mana yang dimaksud yang melakukan perhitungan suara sebelum pukul 13.00 Wita,” papar Baron.

KPU, kata Baron, juga menilai bahwa beberapa dari dalil pemohon mencampuradukkan antara kewenangan lembaga KPU dan Bawaslu.

“Hal ini dapat dilihat dari dalil pemohon atas tindak lanjut KPU soal money politic yang merupakan kewenangan Bawaslu. Nah, pemohon berarti mencampuradukkan seolah menempatkan KPU adalah bagian dari Bawaslu,” tambahnya.

KPU juga membantah dalil pemohon yang menyebut bahwa dilakukannya pencetakan masker untuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dengan mencantumkan tagline yang diusung paslon petahana pemenang pilkada Konsel, namun hanya memasang logo pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Dari dalil-dalil yang disampaikan paslon Endang-Wahyu, KPU menilai bahwa pokok-pokok permohonan yang ada bukan merupakan kewenangan MK.

“Pelanggaran-pelanggaran dalam pokok permohonan ini merupakan kewenangan lembaga lain dalam proses penanganannya yaitu ada Bawaslu, Gakkumdu, atau peradilan umum lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 152 Undang-Undang (UU) Pemilihan,” katanya.

Baron mengatakan, karena dalil-dalil pemohon kabur dan sumir, maka alasan hukum bagi MK untuk menyatakan permohonan pemohon aquo tidak dapat diterima dalam pokok perkara.

Di tempat yang sama, kuasa hukum paslon pemenang Pilkada Konsel, Surunuddin Dangga-Rasyid, Andre Darmawan menilai bahwa dalil yang diajukan paslon Endang-Wahyu tidak sejalan dengan tuntutan permohonan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).

“Setelah mencermati permohonan dari pemohon, walaupun judulnya adalah tentang pembatalan keputusan KPU tentang rekap hasil perhitungan suara, tapi ternyata dalam dalil permohonan itu adalah mengenai dalil yang tidak satu pun membahas hasil perhitungan suara. Sehingga menurut pihak terkait, MK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini,” kata Andre.

Tidak Jurdil

Sebelumnya pihak Endang-Wahyu yang diwakili kuasa hukumnya, Veri Junaidi menilai, Pilkada Konsel 2020 tidak berjalan dengan jujur dan adil.

Pihaknya mendalilkan 7 pokok dugaan pelanggaran, di antaranya paslon nomor urut 2 yang merupakan calon petahana Surunuddin Dangga-Rasyid diduga melakukan praktik mahar politik, politik uang, dan kampanye hitam yang menyerang pribadi calon bupati Konsel Muhammad Endang SA.

Petahana juga disebut melibatkan camat, kepala desa, dan aparatur sipil negara (ASN), serta penyalahgunaan wewenang untuk mendulang suara. Selain itu, Veri juga menyebut, KPU Konsel tidak netral karena mencetak masker untuk PPDP setempat dengan slogan yang dibawa paslon petahana. (cr6/iis)

Facebook Comments