Putusan Diniali Janggal, PT Adhi Kartiko Mandiri Adukan Majelis Hakim ke MA

74
Kuasa hukum (kanan) di dampingi Direktur PT AKM Obong Kusuma Wijaya (kiri) ditemui wartawan. (FOTO:SUHARDIMAN/BKK)

KENDARI, BKK- Putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari terkait perkara terdakwa Ivy Djaya Susanto selaku Direktur PT Adhi Kartiko Pratama (AKP) dinilai janggal oleh pihak PT Adhi Kartiko Mandiri (AKM).

Kuasa Hukum PT AKM, Yonathan Nau menuturkan, merujuk dari putusan PN Kendari Nomor 418/Pid.B/2020/PN.Kdi, PT AKM milik Simon Takaendean cs berbeda dengan PT AKP.

Yonathan menjelaskan, berdasarkan putusan itu juga, bahwa benar Ivy Djaya Susanto selaku direktur PT AKP telah terbukti menipu Simon Takaendangan cs.

Disebutkan, Ivy Djaya Susanto telah mengalihkan saham PT Adhi Kartiko menjadi PT AKP tanpa sepengetahuan dan persetujuan Simon Takaendengan cs.

“Unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah memenuhi, Ivy Djaya Susanto telah terbukti menipu. Namun kontradiktif, majelis hakim tidak menghukum Ivy Djaya Susanto atau melepas dari segala tuntutan,” ujar Yonathan.

Yonathan menegaskan, putusan tersebut janggal. Sehingga, menurut dia, wajar bila jaksa penuntut umum (JPU) melakukan upaya hukum kasaisi.

“Kami sebagai korban tentunya tidak tinggal diam. Kami akan mengadukan majelis hakim yang memeriksa perkara ini kepada Badan Pengawas Mahkama Agung dan Komisi Yudisial,” ungkap Yonathan.

“Demi menghormati proses hukum, kami telah melayangkan perintah somasi agar Ivy Djaya Susanto atau PT AKP tidak melakukan aktifitas pertambangan di lahan PT Adhi Kartiko,” tambahnya.

Upaya lain atas putusan tersebut, lanjut Yonathan, pihaknya akan melaksanakan eksaminasi putusan.

“Itu yang akan kami lakukan, apakah akademisi sepedapat dengan kami putusan ini janggal,” ungkap Yonathan.

Terpisah, Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) PN Kendari Kelik Trimargo, membenarkan adanya perkara yang telah diputus tersebut. Dibeberkan, Ketua Majelis Hakim dalam sidang tersebut adalah Rudi Suparmono SH MH, di damping anggota Andi Edy SH MH dan Tahir SH MH.

“Menurut Majelis Hakim sudah benar apa yg telah di putuskan dalam putusan tersebut, bahwa ada tindakan (perbuatan) yang di lakukan oleh terdakwa, tetapi bukan merupakan tindakan pidana, tapi itu adalah perbuatan perdata. Sehingga terdakwa lepas dari tindakan pidana tersebut,” beber Kelik pada wartawan melalui pesan WhatsApp, Selasa (19/1).

Kelik mengatakan, berdasarkan putusan, perbuatan itu adalah perbuatan perdata karena dihasilkan dari perjanjian.

“Penipuan itu tindakan, memang kita harus memahami prinsip tindak pidana penipuan dan jika perdata dikenal dengan wanprestasi atau ingkar janji,” pungkasnya. (cr2/man)

Facebook Comments