Kasus Komisaris Bank Sultra, OJK Dorong Penyelesaian Internal

80
Mohammad Fredly Nasution.

KENDARI, BKK- Sebelumnya pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna bergerak cepat melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra terkait oknum komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra, yang diduga terlibat politik praktis saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) Muna 9 Desember 2020 lalu.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra Mohammad Fredly Nasution mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan aduan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna tentang oknum komisaris Bank Sultra yang diduga terlibat politik praktis saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muna.

Pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan investigasi. OJK Sultra, kata dia, sedang mendalami permasalahan ini termasuk mengumpulkan bukti-bukti yang kompeten dan cukup.

“Terkait permasalahan ini, OJK Sultra mendorong para pihak untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara internal, misalnya Bank Sultra akan didorong pembentukan komite etik,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (19/1).

Selain sebagai sarana penanganan terkait etika pegawai dan pejabat, kehadiran komite etik ini sebagai bentuk memperkuat tata kelola bank dimaksud.

“Di sisi lain, perlu kami informasikan, sampai saat ini modal inti Bank Sultra baru Rp1,3 triliun,” ucapnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, lingkungan yang kondusif agar Bank Sultra dapat bersinergi dengan berbagai stakeholder sangat dibutuhkan khususnya kepada para pemegang saham, khususnya untuk memenuhi modal inti minimum Rp3 triliun di 2024.

“Jadi, terkait pelaporan, dugaan komisaris Bank Sultra yang terlibat dalam politik praktis, sudah ada pendalaman lebih lanjut, selain pembentukan komite etik, kami juga sedang klarifikasi dan kumpulkan bukti,” tutupnya. (cr4/iis)

Facebook Comments