Jelang Sidang Sengketa Pilkada Konsel, Ini Kata Kuasa Hukum Surunuddin-Rasyid

172
Andri Darmawan.

KENDARI, BKK – Sidang sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan 3 daerah lainnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) akan digelar besok, 27 Januari 2021.

Gugatan berlanjut pada sidang pendahuluan. Sebab permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Muhammad Endang SA-Wahyu Ade Pratama telah teregister di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 18 Januari lalu.

Kuasa Hukum paslon nomor urut 2 Surunuddin Dangga-Rasyid, Andri Darmawan mengatakan, Senin (25/1), pihaknya telah menerima surat panggilan sidang dari MK. Andri bersama timnya mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti dan keterangan untuk membantah dalil-dalil yang bakal memojokkan kliennya, pemenang pilkada Konsel 2020, di persidangan nanti.

“Sesungguhnya sudah tidak ada lagi permasalah terkait pelanggaran pilkada. MK pun tidak berwenang untuk memeriksa lagi terkait pelanggaran pilkada. Sebab semua telah ditangani oleh Bawaslu,” kata Andri yang menilai draft materi gugatan Endang-Wahyu bukan terkait pelanggaran pemungutan suara melainkan dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon petahana.

Andri mengatakan, laporan terkait dugaan kecurangan pilkada semuanya telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) bersama Bawaslu, kejaksaan, dan penyidik kepolisian. Dimana laporan yang ditujukan, kata Andi tidak ada yang berlanjut.

“Tetapi, apakah (gugatan) itu benar ya itu kewajiban mereka untuk membuktikan dalil-dalil yang dituduhkan. Yang jelas kami sudah siap untuk bersidang,” kata Andri.

Endang-Wahyu merupakan salah satu dari 4 paslon bupati dan wakil bupati yang gugatannya diterima oleh MK atas pilkada 7 kabupaten di Sultra. Mereka kalah dari calon petahana dengan selisih sebanyak 1,5% suara. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat, PAN, dan Gerindra.

Endang-Wahyu mendaftarkan gugatan ke MK pada 18 Desember 2020. Sejumlah gugatan yang ditujukan pada calon petahana diantaranya terkait mahar politik, politik uang, kampanye hitam, dan pelibatan sejumlah kepala desa dan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan calon petahana. Selain itu, paslon dengan tagline New Konsel ini juga mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara di beberapa TPS. (cr6/nir)

Facebook Comments