Berkas Dugaan Pencabulan Aslan sampai ke Ombudsman RI

84
Penyerahan bukti-bukti dugaan pencabulan Dr Aslan saat menjabat Kepala SKO Sultra.

KENDARI, BKK – Ikatan Alumni (IKA) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Kendari menyambangi Komisioner Ombudsman RI Laode Ida di Jakarta.

Terkait penolakkan Kepala SMAN 9 Kendari terduga cabul, saat menjabat Kepala Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2017 lalu.

Ketua IKA SMAN 9 Kendari Riqhar Manaba mengatakan, setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) baru-baru ini, pihaknya melakukan advokasi dengan Ombudsman RI.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua Bidang Advokasi, Alumni SMAN 9 Kendari dan membeberkan kronologis penolakan, aksi unjuk rasa, sampai menyerahkan bukti-bukti yang bersumber dari karya jurnalistik yang menjadi landasannya.

“Malahan kami sempat dilaporkan Dr Aslan di Polda Sultra atas dugaan pencemaran nama baik, padahal apa yang terduga Aslan laporkan itu sama saja merusak nama baik sekolah. Karena Kepala Sekolah (Kasek) itukan merupakan jabatan publik. Masa presiden saja bisa didemo, Kasek tidak bisa,” ujarnya, Rabu (2/12).

Apalagi, ucap dia, Dr Aslan juga melaporkan Ketua Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS) SMAN 9 Kendari (Adelia Tungka).

“Seharusnya yang dilaporkan itu hanya pengurus IKA, bukan peserta aksi,” kecamnya.

“Adelia itu bukan penanggung jawab aksi unjuk rasa, melainkan hanya masa aksi yang menolak keberadaan Aslan sebagai Kepala SMAN 9 Kendari,” tambahnya.

Kata dia, setelah memaparkan keberatan keberadaan Aslan di SMAN 9 Kendari, Ombudsman RI mengarahkan IKA memasukan laporan di Ombudsman Perwakilan Sultra.

“Insya Allah, dalam waktu yang tidak lama kita akan masukan berkasnya, sementara ini kita terus mengumpulkan bukti-bukti sembari terus berkomunikasi dengan pihak DPRD Sultra terkait perkembangan kasus ini,” tuturnya.

Lebih jauh, beber dia, gencarnya IKA melakukan berbagai aksi penolakan dan menyuarakan diberbagai pihak, dengan maksud, agar Aslan segera dievaluasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra.

“Yang kami tuntut moralitas dan tidak mendukung Aslan menjadi Kasek, karena melanggar Permendikbud poin E tentang syarat pengangkatan Kasek,” katanya.

Sementara, ucap dia, Aslan pernah diberikan sanksi dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) pemberhentian Kepala SKO 2017 silam, yang dikeluarkan mantan Kepala Dikbud Sultra kala itu Dr Damsid. (r1/nir)

 

Facebook Comments