Pasien Covid-19 yang Berobat di Luar Daerah Terpaksa “Hangus” Suaranya

33
Ilustrasi.

KENDARI, BKK- Pemilih yang positif coronavirus disease 2019 (Covid-19) tetap dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2020.

Koordinator Divisi (Kordiv) Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) Iwan Rompo mengungkapkan, Kamis (19/11), pemilih dijamin dapat menyalurkan hak pilihnya meskipun sedang dalam perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri akibat terpapar Covid-19.

Hal itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Akan tetapi, kata Iwan Rompo, hanya pasien Covid-19 yang berada di daerah pilkada masing-masing yang akan dilayani. Jika dirawat di luar daerah, maka hak pilihnya tidak dapat tersalurkan karena keterbatasan jangkauan penyelenggara.

“KPU berkoordinasi dengan dinas kesehatan mendatangi rumah pasien yang terpapar Covid-19. Baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri. Tetapi sebelumnya, keluarga yang bersangkutan harus melapor terlebih dahulu ke petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) bahwa ada anggotanya yang positif Covid-19,” ujar Iwan.

Karena, jelas dia, pasien Covid-19 tidak mungkin melakukan pencoblosan di TPS, maka petugas KPPS akan mendatangi pasien maupun yang isolasi mandiri satu per satu, membawa surat dan kotak suara dengan didampingi oleh pengawas pemilihan kecamatan (panwascam), saksi, dan petugas medis.

Sebelumnya, Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Abdul Natsir Muthalib menjelaskan, dalam Pasal 72 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 diatur bahwa pemilih yang sedang menjalani rawat inap, isolasi mandiri dan/atau positif terinfeksi Covid-19 dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) yang berdekatan dengan rumah sakit.

“Data pasien Covid-19 tersebut, diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di wilayah pilkada,” ujar pria yang akrab disapa Ojo.

Adapun ketentuan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang berdekatan dengan rumah sakit, kata Natsir, diatur dengan ketentuan bahwa KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan gugus tugas untuk pendataan pemilih.

“Pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara 9 Desember 2020,” terangnya.

Kemudian, lanjut Ojo, KPU Kabupaten akan menugaskan PPK atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani pemilih dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan surat suara. Selanjutnya KPU akan memberikan formulir model A.5-KWK kepada pemilih paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara.

Selain itu, dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,30 derajat celcius atau lebih, maka petugas pilkada akan mengarahkan pemilih ke tempat yang disediakan di luar TPS. Dalam hal ini ada bilik khusus yang disediakan.

“Pemilih tersebut nantinya mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS. Ada surat suara dan sarung tangan plastik yang diberikan. Di mana pemilih memberikan hak pilihnya didampingi orang lain yang dipercaya pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping pemilih,” papar Ojo.

Penyaluran hak suara, sebut Ojo, dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KPU juga memastikan bahwa pada saat hari pemungutan suara nantinya bakal diberlakukan dengan ketat protokol kesehatan. Di mana telah ada 12 hal baru di TPS yang bakal diberlakukan. (p5/iis)

Facebook Comments