APBD-P 2020 Konawe Disetujui

31
Sekab Konawe, Ferdinan bersama Ketua DPRD Konawe H Ardin saat menyerahkan dokumen APBD-P

UNAAHA, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe menyutujui dan menandatangani nota kesepahaman anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2020, Senin (16/11).

Sebelum prosesi penandatanganan nota kesepahaman itu, sejumlah fraksi memberikan pandangan sebelum menyetujui. Diantaranya fraksi Partai Gerindra yang diwakili Hermasyah Pagala menegaskan agar Pemkab benar-benar mengedepankan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD-P ini.

“Bahwa kegiatan yang diprioritaskan harus dipertimbangkan. Agar dapat mendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga di akhir tri wulan ke empat ini,” paparnya.

Hermansyah mengaku, Pemkab perlu mengidentifikasi sektor-sektor ril yang dapat membantu penyerapan PAD. Jangan justru terlena dengan asumsi pendapatan yang pada akhirnya tidak menciptakan solusi di masa pandemi.

“Terkadang asumsi pendapatan tidak sesuai dengan target yang direncanakan , sehingga akan lebih besar belanja yang dikeluarkan daripada pendapatan. Sehingga harus selektif merencanakan program prioritas,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Ferdinand Sapan mengatakan proyeksi APBD-P tahun ini mengalami pengurangan sekira Rp 300 Miliar akibat adanya pemotongan dana alokasi umum (DAU) dari pusat.

Pengurangan dana transfer tersebut, sambung dia, berimbas pada postur keuangan daerah pada tahun ini yang berkisar di nominal Rp 1,5 triliun. “Kita ada pengurangan DAU. Jadi, sedikit lebih rendah dibanding APBD tahun 2019 kemarin, ” ujarnya.

Ferdinand menyebut, dalam alokasi APBD-P Konawe ini lebih menitikberatkan pada pendekatan dan asas manfaat program dari tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, yang tetap menjadi fokus alokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19.

“Kita hanya sesuaikan sampai Desember. Karena tinggal sebulan, tidak perlu kita alokasikan terlalu besar. Hanya sekira Rp 1 Miliar lebih,” ungkapnya.

Ia mengaku, selain kegiatan penanganan Covid-19, pembiayaan APBD-P ini pula difokuskan untuk membiayai kegiatan mandatory maupun semua hal yang berkaitan dengan laporan pendanaan pemerintah daerah (PPD) yang didalamnya meliputi belanja transfer pusat seperti dana alokasi khusus (DAK) ataupun dana insentif daerah. (irm/r4)

Facebook Comments